Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Perintah Tegas Prabowo ke Kapolri dan Panglima, Sasaran Pendemo Anarkis

Menurut Sigit, sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam dua hari terakhir sudah mengarah ke tindakan anarkis, bahkan pidana.

Editor: Ansar
Sekretariat Presiden
PIDATO- Presiden Prabowo Subianto di Pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025, Tangerang, Banten, 28 Agustus 2025. Prabowo Subianto perintahkan Kapolri dan Panglima TNI segera kendalikan situasi di berbagai daerah. (Tangkapan YouTube Sekretariat Presiden) 

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengeluarkan perintah kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Prabowo Subianto perintahkan Kapolri dan Panglima TNI segera kendalikan situasi di berbagai daerah.

Sejumlah gedung DPR didemo dan dibakar pendemo.

Eskalasi demonstrasi kian memanas dan menjalar ke sejumlah daerah di Indonesia.

Prabowo Subianto turun tangan.

Dari Hambalang, Prabowo memanggil Kapolri Panglima TNI.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, langkah tegas tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,” kata Sigit, Sabtu (30/8/2025).

Menurut Sigit, sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam dua hari terakhir sudah mengarah ke tindakan anarkis, bahkan pidana.

“Mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran.

Dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan cenderung mengarah ke peristiwa pidana,” ungkap dia.

Ia menegaskan, kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, tentu ada syarat-syarat di dalamnya.

Antara lain, harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Sigit.

Sigit berharap langkah tegas TNI-Polri bisa membuat masyarakat lebih tenang.

“Dan tentunya kita berharap, kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada,” kata dia.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.

Imbauan tersebut ia sampaikan usai dipanggil Presiden Prabowo bersama Kapolri dan sejumlah menteri ke Hambalang.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia," kata dia.

" Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri,” kata Agus.

Panglima juga mengajak masyarakat mengedepankan dialog ketimbang aksi anarkis.

“Masalah yang ada mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri,” ujar Agus, seperti dilansir Kompas.com. 

Penyebab Demo 25 Agustus 2025

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 bermula dari kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

Namun, situasi memanas setelah terjadi insiden tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.

Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak, pada Jumat (29/8/2025). 

Sehari setelahnya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban digelar di Jakarta dan sejumlah daerah.

Sejak itu, demonstrasi meluas dan berlangsung kurang kondusif.

Massa yang marah melakukan pembakaran fasilitas umum hingga penyerangan ke sejumlah titik, termasuk markas aparat.

Mirip di Makassar: Demo di NTB Berakhir Ricuh, Kantor DPRD Dibakar dan Dijarah

Aksi unjuk rasa di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga berakhir ricuh.

Peristiwa di NTB mirip di Makassar.

Ada dua kantor DPRD terbakar di Sulsel yaitu DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

Begitupula di NTB. Kantor DPRD NTB juga dibakar saat aksi demo yang digelar Sabtu (30/8/2025) siang, sekitar pukul 12.30 WITA.

Massa mengambil barang-barang seperti komputer, kursi, hingga lukisan.

Mereka berunjuk rasa atas tewasnya Affan Kurniawan driver ojol di Jakarta.

Juga terjadi aksi perusakan dan pelemparan batu ke Mapolda NTB.

Baca juga: Mantan Ketua DPRD Sulsel: Ini Momentum Tepat untuk Introspeksi Eksekutif dan Legislatif

Tak hanya itu, massa pun merusak gerbang utama Mapolda NTB. CCTV dan tiang bendera dicopot.

Massa lalu bergerak ke gedung DPRD NTB yang terletak sekitar 1 kilometer dari Mapolda NTB.

 Di sana, massa membakar pos satpam dan lobi utama. Api menjalar ke lantai dua.

Petugas kepolisian menembakkan gas air mata, namun tak mempan mengusir massa.

Belum ada laporan kerugian akibat kebakaran DPRD NTB, namun sejumlah fasilitas dipastikan rusak.

Massa juga menjarah sejumlah perabotan seperti kursi dan lampu.

Salah satu warga mengaku baru pertama kali melihat aksi pembakaran gedung DPRD NTB.

“Ngeri mas, ini tumben seperti ini, bukan hanya ban saja yang dibakar, tapi seluruh gedung,” kata warga.

Sebelumnya, salah satu peserta demo mengaku hanya ingin bertemu Kapolda NTB dan menuntut kasus kematian Affan Kurniawan diusut tuntas.

“Kami kondusif Kapolda komdusif, kita hanya meminta Polda yang datang menemui kami, kami rela bermalam disini, sampai Polda datang menemui kami gimanapun caranya,” tuturnya.

Massa kecewa karena orasi mereka hanya didengarkan Wakapolda NTB.

Petugas dapat memukul mundur peserta demo dari Mapolda NTB tapi mereka menggelar aksi lanjutan di gedung DPRD NTB.

Ketua Komunitas Ojol se NTB, Syamsudin, meminta proses penyelidikan kematian Affan Kurniawan digelar secara transparan.

“Kita datang dengan aksi damai, kita minta supaya Polri mengusut dengan transparan kematian saudara kita (Affan Kurniawan) kemarin,” bebernya.

Menurutnya, ada 500 pengemudi ojol yang sukarela datang meninggalkan pekerjaan mereka.

“Kita datang tanpa paksaan, murni karena rasa kemanusiaan,” imbuhnya.

Di akhir orasi, Syamsudin mengucapkan terima kasih ke para mahasiswa yang ikut dalam aksi solidaritas ini.

“Saya sampaikan terimakasih kepada temen mahasiswa dan masyarakat yang menunjukkan perhatiannya dengan ikut bersuara atas kematian dari saudara kami (Affan Kurniawan),” pungkasnya.

Warga Jarah Besi Sisa Kebakaran di DPRD Makassar

Pascaunjuk rasa berujung membakar Gedung DPRD Makassar, sejumlah warga terlihat memunguti hingga menjarah besi-besi sisa puing kebakaran di lokasi.

Pemandangan itu terlihat pagi ini di Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025).

Pantauan di lapangan, warga secara berkelompok masuk ke area gedung yang sudah porak-poranda. 

Mereka mengumpulkan potongan besi, aluminium, hingga material bangunan yang masih bisa dijual kembali.

Bahkan, terlihat warga yang memopong kursi yang masih layak pakai dari halaman Gedung DPRD Makassar.

Aksi penjarahan ini berlangsung cukup lama di lokasi.

Aparat TNI juga masih melakukan penjagaan di sekitar area gedung dewan. 

Bahkan, TNI menegur para warga agar tidak menjarah sisa puing-puing bangunan.

Beberapa warga terlihat membawa karung dan gerobak untuk mengangkut hasil jarahan.

Aparat telah memperketat pengamanan dan menghalau warga agar tidak lagi masuk ke dalam area gedung yang terbakar.

Diketahui, Puluhan personel TNI disiagakan di Gedung DPRD Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025). 

Langkah ini diambil usai aksi unjuk rasa berujung menghanguskan kantor DPR.

Pantauan Tribun Timur di lokasi, prajurit TNI tampak berjaga di pintu masuk, halaman, hingga area sekitar gedung dewan. 

Kehadiran aparat TNI menjadi bagian dari upaya pengamanan. 

Situasi di kawasan DPRD Kota Makassar terlihat terkendali.

Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran kantor DPR. 

Namun, penjagaan ketat dilakukan agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kantor DPRD Makassar terlihat sedikit macet. 

Banyak masyarakat hadir untuk melihat puing-puing usai unjuk rasa berujung pembakaran kantor DPR Makassar.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved