Lima Tahun, Warga Miskin di Maros Berkurang Hanya 1.950 Jiwa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada 2025 tercatat sebanyak 32.670 jiwa.

Angka tersebut disebut mengalami penurunan dibandingkan lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Maros, jumlah penduduk miskin pada 2020 tercatat sebanyak 34.620 jiwa.

Kemudian pada 2021 turun menjadi 34.110 jiwa, tahun 2022 sebanyak 33.900 jiwa, lalu sempat meningkat pada 2023 menjadi 34.960 jiwa, dan kembali turun menjadi 34.000 jiwa pada 2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Maros, Sulaiman Samad, mengatakan rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di Maros mencapai 1,12 persen setiap tahun.

Ia menjelaskan, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan sebesar Rp560.172.

Per kapita sendiri berarti rata-rata untuk setiap orang dalam satu rumah tangga.

Artinya, total pengeluaran keluarga dalam sebulan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah.

Jika hasil pembagiannya di bawah Rp560.172 per orang per bulan, maka masuk kategori penduduk miskin.

“Jadi untuk tahun 2025, penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah Rp560.172 per bulan tercatat sebanyak 32.670 orang,” kata Sulaiman, Minggu (24/5/2026).

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Maros pada 2025 tercatat sebesar 1,50 persen atau sekitar 5.720 jiwa.

Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappeda Maros, James David Mangawe, mengatakan pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mencegah munculnya warga miskin baru.

Program tersebut di antaranya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

Selain itu, Pemkab Maros juga memberikan bantuan usaha produktif, pelatihan vokasi bagi pencari kerja, bantuan premi asuransi nelayan, serta pelaksanaan job fair.

“Aktivitas yang dilaksanakan bukan hanya untuk menangani penduduk miskin, tetapi juga mencegah bertambahnya masyarakat miskin,” ujarnya.