WFH Dimulai, Listrik Kantor Bupati Maros Dipadamkan, Target Hemat Rp200 Juta per Bulan

Jumlah tersebut belum termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala OPD.

“Kebijakan WFH ini diterapkan di seluruh OPD di lingkup Pemkab Maros,” imbuhnya.

Meski demikian, Chaidir memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan tersebut.

ASN yang bertugas di sektor pelayanan seperti puskesmas, tenaga kesehatan, rumah sakit, kecamatan hingga kelurahan tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

“Pelayanan publik tetap berjalan, jadi tidak semua bisa WFH,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, menegaskan sektor yang berkaitan dengan ketenteraman dan penanggulangan bencana tetap didominasi sistem kerja dari kantor.

“Di Damkar dan Satpol PP lebih besar yang WFO. Di BPBD juga kurang lebih 40 persen WFO,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kebijakan WFH lebih difokuskan bagi pegawai yang menangani pekerjaan administratif di masing-masing OPD.

Di Sekretariat Daerah, dari sekitar 170 pegawai, hanya sekitar 16 orang yang masuk kantor.

Sedangkan di OPD lainnya, jumlah pegawai yang bekerja dari kantor berkisar antara enam hingga delapan orang.

Pemkab Maros menargetkan kebijakan ini mampu menekan konsumsi energi listrik hingga 15 hingga 20 persen.

“Kalau hitungannya bisa hemat Rp100 sampai Rp200 juta per bulan,” tutupnya. (*)