Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Chaidir Syam Minta Semua Pihak Tahan Diri Sikapi Konflik Pesantren Darul Istiqamah Maros

Bupati Maros, Chaidir Syam menyebut, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah instansi terkait untuk membahas konflik Pesantren Darul Istiqamah.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Alfian
Tribun-timur.com/Nurul Hidayah
JALAN PESANTREN - Unsur Forkopimda, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Pengadilan Agama melakukan rapat koordinasi untuk menangani persoalan Pesantren Darul Istiqamah. Rapat koordinasi berlangsung di Aula Mapolres Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Senin (6/4/2026). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS – Polemik di Pesantren Darul Istiqamah, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, belum juga mereda. 

Pemerintah daerah kini mulai mengambil langkah konkret untuk meredam konflik yang terus berlarut.

Bupati Maros, Chaidir Syam menyebut, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut, menyusul situasi yang dinilai mulai berdampak ke masyarakat.

Sejumlah pihak dilibatkan mulai dari unsur Forkopimda, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Pengadilan Agama.

Rapat koordinasi itu berlangsung di Aula Mapolres Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Senin (6/4/2026).

Namun dalam pertemuan ini, pihak-pihak yang bertikai belum dihadirkan. 

Pemerintah baru menyepakati langkah internal sebagai respons awal terhadap konflik yang terjadi.

“Pihak yang bersengketa belum kita hadirkan. Ini masih langkah awal kita untuk menyusun proses penyelesaian,” ujarnya.

Baca juga: Jalan Perumahan Dicor dan Portal Dipasang Lagi, Konflik di Pesantren Darul Istiqamah Kian Memanas

Dari hasil pertemuan, disepakati pembentukan tim mediasi yang akan mempertemukan langsung pihak-pihak yang berselisih.

“Tim ini nantinya akan mengundang semua pihak untuk kita dengarkan langsung persoalan utamanya. Kita harap ada jalan keluar,” katanya saat ditemui usai pertemuan tersebut.

Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum bisa menyimpulkan akar masalah secara pasti.

Ia menilai informasi yang beredar masih bersifat sepihak.

Namun, konflik diduga berkaitan dengan ketidaksepahaman internal, termasuk soal pengelolaan pesantren.

“Kalau titik masalahnya, ini yang mau kita dalami. Karena yang kita terima baru informasi dari satu sisi saja,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu juga mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengambil langkah yang justru memperkeruh situasi.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved