326 Kepala Sekolah Mengundurkan Diri di Sulsel, Ada Apa?

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan mengundurkan diri dari jabatannya setelah muncul temuan dugaan pelanggaran yang berpotensi masuk kategori penyalahgunaan kewenangan. 
• Fakta tersebut diungkap Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Muh Iqbal Nadjamuddin, dalam RDP Komisi E DPRD Sulsel, Jumat (12/6/2026).
• Iqbal Nadjamuddin menjelaskan, 326 kepala sekolah yang mengundurkan diri terdiri dari 128 orang pada tahap pertama dan 198 orang pada tahap kedua. 

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR – Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel Muh Iqbal Nadjamuddin, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Jumat (12/6/2026).

Persoalan yang berkembang berkaitan hasil temuan melibatkan sekitar 128 kepala sekolah pada tahap awal. 

Tahap berikutnya dari temuan tersebut mencakup 198 kepala sekolah. 

Jika digabungkan, totalnya menjadi 326 kepala sekolah tingkat SMA hingga SMK yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Pokok-pokok temuan telah disampaikan kepada pejabat kepegawaian daerah hingga ke Gubernur Sulsel, untuk ditindaklanjuti.

Baca juga: Kadisdik Sulsel Klaim Polemik Pengunduran Diri Kepala Sekolah Berawal dari Temuan BPK

Tindak lanjut dilakukan melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam bentuk pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Karena adanya persoalan ini tentu harus ditindaklanjuti, dan kami bersama Inspektorat dan BKD diminta untuk melakukan pemeriksaan melalui APIP,” jelasnya.

Iqbal juga menuturkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan BKD dan Inspektorat terkait mekanisme penanganan sesuai aturan manajemen ASN.

Termasuk Permendikdasmen Nomor 7 terkait pengugasan guru sebagai kepala sekolah.

Ia menyebut, dalam konteks temuan tersebut, terdapat dugaan pelanggaran yang masuk kategori penyalahgunaan kewenangan sehingga berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran berat.

“Kalau dilakukan pemeriksaan khusus tentu ini akan mengacu kepada pelanggaran berat, dan otomatis bisa berujung pada pemberhentian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme kepegawaian terdapat beberapa opsi pemberhentian kepala sekolah.

Yakni karena meninggal dunia, pemberhentian akibat pelanggaran berat, atau atas permintaan sendiri.

Menurutnya, perbedaan mekanisme tersebut juga berdampak pada status kepegawaian, termasuk adanya catatan atau tidak dalam riwayat ASN.

“Kalau diberhentikan karena pelanggaran berat pasti ada catatan, tapi kalau permintaan sendiri tidak ada catatan,” katanya.

Pihaknya kemudian menyepakati adanya opsi yang diberikan kepada kepala sekolah, yakni memilih untuk mengundurkan diri atau mengikuti proses pemeriksaan lebih lanjut.

Ia menyebut proses tersebut dilakukan bertahap, dimulai dari 128 kepala sekolah pada tahap pertama, dan dilanjutkan sekitar 198 kepala sekolah pada tahap kedua.

“Jadi kami mengharapkan semua sama, kami juga memberikan pilihan kepada teman-teman kepala sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan dan proses pemeriksaan yang melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah.

Ia menyebut, hingga proses penyampaian tersebut dilakukan, tidak terdapat penolakan signifikan dari para kepala sekolah yang terdampak.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirawati, menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan langsung para kepala sekolah yang disebut mengundurkan diri untuk dimintai keterangan.

“Kita mungkin menggunakan waktu lagi. Kita juga mengundang secara hormat untuk hadir para kepala sekolah,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi E lainnya, Yariana Somalinggi, menilai fenomena tersebut merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.

Ia menyebut, banyaknya kepala sekolah yang secara bersamaan atau tiba-tiba mengundurkan diri menjadi perhatian serius dan perlu penjelasan terbuka dari Dinas Pendidikan Sulsel.

“Ini baru pertama kalinya terjadi di dunia pendidikan, di mana banyak kepala sekolah tiba-tiba mengundurkan diri,” kata Yariana.

Yariana menegaskan, Dinas Pendidikan Sulsel harus memberikan penjelasan secara transparan agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Sehingga dinas pendidikan wajib memberikan penjelasan dengan transparan,” tambahnya.