Akademisi Unhas Nilai Ada Peran Algoritma Medsos Bongkar Dugaan Korupsi MBG Dadan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan tajam usai eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola.

Usai dicopot dari jabatannya, Kejaksaan Agung langsung menjemput Dadan Hindayana. 

Tak lama kemudian, namanya sudah ditetapkan tersangka.

Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Hasrullah menyebut pengawasan proyek MBG dari pemerintah pusat memang cukup lemah selama ini.

Justru disebutnya pengawasan langsung dari masyarakat lebih kuat.

Hasrullah melihat fenomena pengawasan masyarakat terhadap MBG yang begitu aktif di media sosial.

Setiap harinya muncul konten terkait MBG. Baik itu dari tata kelola hingga menu makanan.

Sorotan tajam dari masyarakat ini mampu mempengaruhi opini publik.

Hingg akhirnya perlahan mendesak pemerintah bertindak.

"Algoritma, filter bubble dan echo chamber itu bekerja dengan baik. Sehingga mempengaruhi opini publik," kata Hasrullah kepada Tribun-Timur.com pada Minggu (7/6/2026).

Filter bubble merujuk pada algoritma yang menyaring informasi berdasarkan aktivitas digital pengguna.

Sehingga menciptakan gelembung informasi yang hanya menyajikan hal-hal sesuai dengan preferensi dan histori pencarian kita.

Ketika masyarakat aktif mengawasi MBG melalui media sosial, maka algoritma akan memberikan sajian konten serupa.

Sementara itu, echo chamber  mengacu pada interaksi antarindividu yang memiliki pandangan atau opini seragam.

Hal Ini terjadi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan pihak sepemikiran, sehingga terjadi penguatan keyakinan dalam lingkaran tertutup, dan sudut pandang alternatif.

Kombinasi ini akhirnya membentuk opini publik.

Cara kerja algoritma ini disebut Hasrullah bekerja dalam pengawasan MBG dari media sosial.

"Jadi kalau ada barang rusak disajikan ke murid langsung viral. Apalagi harga tidak sesuai disalurkan," kata Hasrullah.

"Ada datanya kan. Dulu bisa disembunyikan karena hanya pakai media massa, televisi, koran, radio On the spot orang bisa lakukan. Sekarang pengawasan publik sangat ketat," lanjutnya.

Pengawasan ketat masyarakat yang membentuk opini publik hingga akhirnya menekan pemerintah bertindak.

Pencopotan dan penangkapan Dadan Hindayana dinilai bukti tekanan publik yang menggerakkan pemerintah.

"Karena tekanan publik tidak bisa dihadapi Prabowo, terpaksa dilakukan kebijakan, daripada rusak namanya. Setelah kejaksaan temukan ternyata ada penyimpangan," jelas Dosen Ilmu Komunikasi Unhas ini.

Ia mencontohkan janji Dadan Hindayana dihadapan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menjanjikan setiap hari ribuan sapi dipotong demi menu MBG.

Namun sejatinya janji itu tidak ditemukan masyarakat dalam pengawasannya.

"Coba lihat itu ketua BGN bilang setiap hari potong 19 ribu sapi. Tapi mana pernah dilihat itu. Itukan terjadi kebohongan publik," kata Hasrullah.

Hasrullah meminta pengawasan dari pemerintah harus diperketat.

Bukan hanya masyarakat, lembaga negara wajib memantau aktivitas program MBG.

"Kalau perlu pengawasan DPR tingkat kabupaten/provinsi dilibatkan. Tapi ingat pengawasan bukan pengelolaan. Ada inspektorat bisa dilibatkan. Ada tim harus turun, dan orang profesional," ujar Hasrullah.

Selain Dadan Hindayana, Kejagung juga menangkap eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Sony Sonjaya siap membongkar kasus dugaan korupsi program MBG periode 2025-2026.

Eks Wakil Kepala BGN itu akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Justice collaborator adalah sebutan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum membongkar dan mengungkap suatu kasus kejahatan yang lebih besar dan terorganisir.

Kesediaan Sony Sonjaya menjadi JC disampaikan kuasa hukumnya, Krisna Murti Jumat (5/6/2026).

Krisna juga membenarkan bahwa dirinya kini menjadi salah satu kuasa hukum Sony dalam perkara tersebut.

"Kemarin saya dampingi Pak Sony sampai malam," ujar dia.

Sony menunjuk dua kantor hukum untuk mendampinginya dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Keputusan Sony mengajukan diri sebagai justice collaborator dilatarbelakangi keinginannya untuk mengungkap perkara secara menyeluruh dan tidak menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan dalam kasus tersebut

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz