2 Perusahaan Kejar Target Pusat, 9 Gedung Sekolah Rakyat di Sulsel Harus Rampung Akhir Juni

Dengan mayoritas progres mendekati 70 persen, Malik Faisal percaya pihak kontraktor bisa mengejar target pembangunan.

Sebab proses finishing disebutnya bisa dikejar dalam waktu singkat.

"Ini akan cepat sekali. Mungkin akhir Juni ini tercapai 100 persen. karena pengerjaannya bukan lagi pengerjaan berat. Finishing, itukan lebih cepat, yang berat konstruksi. Infrastruktur selesai, konstruksi selesai. Sisa finishing," jelasnya.

Pemerintah pusat mengalokasikan total Rp 2,3 Triliun pembangunan sekolah rakyat di Sulsel, terbagi dalam dua paket.

Paket satu mendapat alokasi Rp 1,2 Triliun meliputi Sidrap, Wajo, Sopeng, Tana Toraja, dan Barru.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya menjadi pemenang lelang konstruksi.

Sementara pada paket dua ialah Makassar, Takalar, Sinjai dan Bone dengan alokasi Rp 972 Miliar.

Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya PT Nindya Karya.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Arismunandar menilai program SR dapat menjadi salah satu solusi menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Hanya saja, baginya SR perlu dibarengi dengan upaya penguatan ekonomi keluarga agar mampu memberikan dampak jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.

"Kalau menurut saya seharusnya satu paket sekolah rakyat dan penguatan ekonomi keluarga yang bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup, bantuan modal dan penempatan kerja orang tua yang menganggur. Kalau ini dilakukan berpotensi memutus mata rantai kemiskinan keluarga," kata Prof Arismunandar kepada Tribun-Timur.com.

Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah dapat menjadi solusi untuk membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, keberhasilan program tersebut dinilai tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Harusnya ada sinergi pusat provinsi dan kabupaten namun untuk kondisi efisiensi sekarang sebaiknya dikoordinasikan saja dengan skema bantuan sosial di bawah kemensos agar supaya lebih mudah koordinasinya," lanjutnya.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan ATS di Sulsel dengan integrasi SR dan penguatan ekonomi.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz