Semua yang Terlibat Polemik Seleksi Paskibraka Sulsel Dipanggil DPRD  

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - DPRD Sulsel membahas polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang belakangan menuai sorotan. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul Arifin, dipanggil dalam rapat dengar pendapat (RDP).

RDP digelar di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (2/6/2026) siang.

Pantauan Tribun Timur, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo memimpin jalannya RDP.

Ia mengatakan pemanggilan dilakukan setelah DPRD menerima surat dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) yang mempersoalkan proses seleksi Paskibraka Sulsel.

Selain Kepala Kesbangpol Sulsel, DPRD juga mengundang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), panitia seleksi dari unsur Kesbangpol Sulsel, serta sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proses seleksi.

Tak hanya itu, unsur DPPI Sulsel, DPPI Kota Makassar, pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, pendamping peserta seleksi, hingga peserta seleksi Paskibraka asal Kota Makassar turut dijadwalkan hadir.

Kepala Sekolah SMAS Cerdas Bangsa Makassar dan peserta seleksi Paskibraka Nasional 2026 yang dinyatakan tidak lolos juga masuk dalam daftar undangan.

Polemik seleksi Paskibraka Sulsel mencuat setelah muncul dugaan diskriminasi dan rasisme yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Meski demikian, DPRD Sulsel menegaskan belum mengambil kesimpulan terkait tudingan tersebut.

Menurut Andi Muh Anwar, RDP digelar justru untuk mencari kejelasan atas berbagai informasi yang berkembang di ruang publik.

“Kita belum tahu persoalan sebenarnya. Makanya diadakan RDP supaya jelas. Supaya informasi yang berkembang tidak liar,” kata Andi Anwar Purnomo.

Politisi PKB itu menegaskan DPRD ingin seluruh pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat memicu perpecahan.

Andi Muh Anwar juga mengungkapkan bahwa tim seleksi Paskibraka tidak hanya melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sulsel, tetapi juga pihak dari pemerintah pusat.

Karena itu, DPRD Sulsel akan terlebih dahulu mendengarkan seluruh penjelasan sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Ternyata tim seleksi ini bukan hanya melibatkan pemprov, ada dari pusat juga. Kami di DPRD Sulsel hanya terikat dari sisi pemerintah provinsi,” ujarnya.

Meski belum ingin berspekulasi, DPRD memastikan hasil RDP nantinya akan melahirkan sejumlah rekomendasi, khususnya terkait evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Apapun nanti hasilnya pasti akan lahir beberapa rekomendasi. Tapi kita lihat dulu nanti di RDP,” katanya.

Terkait kemungkinan penelusuran ulang hasil seleksi jika ditemukan pelanggaran, Andi Muh Anwar menyebut rekomendasi DPRD nantinya akan difokuskan pada pembenahan dan evaluasi kewenangan pemerintah daerah.

“Kalau terbukti, tentu ada pembenahan dan evaluasi dari sisi Pemprov Sulsel. Tapi kebijakan lebih lanjut tetap ada di BPIP,” tutupnya