Urus KTP, KK hingga Akta Kini Lebih Mudah, Pemkot Makassar Tambah Titik Layanan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin mudah dijangkau masyarakat.
‎
‎Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, layanan administrasi kependudukan kini mulai diperluas hingga ke tingkat kelurahan.
‎
‎Melalui sistem pelayanan berbasis “jemput warga”, masyarakat tidak lagi harus datang jauh ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) maupun kantor kecamatan untuk mengurus dokumen administrasi.
‎
‎Berbagai layanan seperti perekaman KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan kematian, hingga surat keterangan tidak mampu kini bisa diakses lebih dekat melalui unit pelayanan di wilayah kelurahan.
‎
‎Penerapan layanan tersebut dimulai dari Kecamatan Biringkanaya.
‎
‎Pelaksanannya ditinjau langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang bertempat di eks UPTD Pendidikan Kelurahan Daya, Jalan Balang Turungan, Selasa (19/5/2026).
‎
‎Dalam kunjungan itu, Appi menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan lebih dekat dengan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, keberadaan unit pelayanan tambahan menjadi solusi untuk mengurangi jarak tempuh warga dalam mengakses layanan administrasi maupun sosial.
‎
‎“Sejak awal komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik dan mendekatkan layanan kepada masyarakat di semua tingkatan Kota Makassar,” ujarnya.
‎
‎Ia menilai pelayanan yang selama ini terpusat di kantor kecamatan membuat sebagian warga harus menempuh perjalanan cukup jauh.
‎
‎Karena itu, Pemkot Makassar menghadirkan titik layanan baru di kawasan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
‎
‎“Kalau pelayanan hanya terfokus di kantor kecamatan, tentu akses masyarakat menjadi lebih jauh,” katanya.
‎
‎“Dengan adanya unit layanan ini, kita ingin memperpendek jarak dan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi,” lanjut Appi.
‎
‎Pemkot Makassar juga berencana menambah jenis layanan di unit tersebut sesuai kebutuhan masyarakat.
‎
‎Konsep serupa akan dikaji untuk diterapkan di kecamatan lain di Kota Makassar.
‎
‎Meski demikian, Appi menegaskan pengembangan layanan tetap harus memperhatikan efektivitas pelayanan dan efisiensi anggaran pemerintah.
‎
‎“Prinsipnya bisa diterapkan di kecamatan lain, tapi tetap harus kita hitung dengan baik,” ujarnya.
‎
‎“Yang paling penting adalah manfaat langsung yang dirasakan masyarakat,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim, menyebut pembukaan unit layanan di Biringkanaya dilakukan karena wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk padat dan cakupan wilayah yang luas.
‎
‎Menurut Hatim, faktor jarak dan kepadatan penduduk menjadi pertimbangan utama dalam penambahan titik pelayanan baru.
‎
‎“Layanan ini kita hadirkan untuk memudahkan warga dalam mengakses pelayanan,” ujarnya.
‎
‎“Kecamatan Biringkanaya wilayahnya luas dan penduduknya padat, sehingga perlu ada penambahan titik layanan,” sambungnya.
‎
‎Adapun layanan yang tersedia di unit tersebut meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran dan kematian, hingga pendaftaran serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
‎
‎“Hadirnya unit layanan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih merata dan mudah dijangkau masyarakat,” harap Hatim.