Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Ekonomi Keluarga ATS di Sekolah Rakyat Harusnya Ikut Jadi Perhatian

Kondisi ekonomi yang lemah membuat sebagian anak terpaksa membantu orang tua memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Tayang:
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Waode Nurmin
Tribun-timur.com/Faqih Imtiyaaz
GURU SULSEL - Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Arismunandar di Ruang Redaksi Tribun Timur. Menyikapi kesejahteraan guru honorer di pelosok, Prof Arismunandar menilai perlu intervensi APBD 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menjadi persoalan serius.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tercatat sebanyak 170.433 anak di Sulsel tidak mengenyam pendidikan.

Jumlah tersebut terdiri dari anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah (drop out), maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Data itu saat ini masih terus diverifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.

Tingginya angka ATS dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satu yang dominan adalah persoalan ekonomi keluarga.

Kondisi ekonomi yang lemah membuat sebagian anak terpaksa membantu orang tua memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Akibatnya, pendidikan tidak lagi menjadi prioritas meski mereka masih berada pada usia wajib belajar.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Arismunandar, menilai persoalan anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya melalui akses pendidikan semata.

Menurutnya, penguatan ekonomi keluarga perlu berjalan beriringan agar anak tidak lagi terbebani kebutuhan ekonomi rumah tangga.

"Kalau menurut saya seharusnya satu paket sekolah rakyat dan penguatan ekonomi keluarga yang bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup, bantuan modal dan penempatan kerja orang tua yang menganggur. Kalau ini dilakukan berpotensi memutus mata rantai kemiskinan keluarga," kata Prof Arismunandar saat dikonfirmasi pada Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah dapat menjadi solusi untuk membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. 

Namun, keberhasilan program tersebut dinilai tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan ATS di Sulsel.

"Harusnya ada sinergi pusat provinsi dan kabupaten namun untuk kondisi efisiensi sekarang sebaiknya dikoordinasikan saja dengan skema bantuan sosial di bawah kemensos agar supaya lebih mudah koordinasinya," lanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Nadjamuddin  terus melakukan verifikasi terhadap ATS memastikan penyebab banyaknya anak memilih tidak bersekolah.

"Yang sudah terverifikasi itu 48.089. Dan sudah ada 60 ribuan yang statusnya aktif kembali," ujar Iqbal Nadjamuddin dalam keterangannya pada Minggu (3/5/2026)

Sementara ini, Iqbal mengungkapkan terdapat berbagai faktor menyebabkan anak tidak bersekolah. 

Mulai dari faktor ekonomi keluarga, masalah kesehatan hingga kekerasan dan trauma.

"Ada juga yang merasa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini, pengaruh lingkungan atau teman, beranggapan sekolah tidak penting, mengalami kekerasan dan perundungan, masalah kesehatan, atau dikeluarkan," ungkapnya.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sendiri sedang menyiapkan sekolah khusus pada bidang tertentu.

Misalkan, sekolah khusus bidang pertanian.

Sehingga bisa melahirkan lulusan yang sudah berkompetensi.

"Kita sekarang lagi inisiasi anak ats kita bentuk tahun lalu sekolah lapang, bidang pertanian, bidang apa yang memang sangat dekat keinginan mereka. Banyak anak putus sekolah diindikasi anak nelayan, perikanan, kepulauan. Kita ingin ada sekolah lapang memang yang nanti bisa jadi hybrid bisa satap Ini sudah dijalankan tahun lalu, sekolah lapang pertanian," kata Andi Sudirman 

Selain itu, Pemprov juga sedang menyiapkan skema home schooling.

Mengingat jumlah dan kapasitas kelas yang terbatas, skema ini dinilai mampu sedikit menekan angka putus sekolah.

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved