DPRD Sulsel Ingatkan Enam Proyek Jalan Terancam Molor

TRIBUN-TIMUR.COM - Kenaikan harga aspal hingga 50 persen mulai menekan sektor infrastruktur di Sulawesi Selatan.

DPRD Sulsel pun mengingatkan potensi molornya sejumlah proyek jalan.

Terutama proyek dengan skema multi years yang saat ini tengah berjalan.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muh Sadar, mengatakan lonjakan harga tersebut terjadi secara nasional.

Dampaknya dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini bukan hanya terjadi di Sulsel, tapi hampir di seluruh Indonesia. Karena memang skalanya nasional,” ujar Sadar, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, harga aspal di Sulsel berpotensi lebih tinggi dibanding daerah lain.

Faktor distribusi dan biaya transportasi menjadi penyebab utama.

Pasokan yang bergantung pada distribusi PT Pertamina (Persero) juga membuat harga sangat dipengaruhi jarak dan rantai logistik.

“Jadi wajar kalau ada perbedaan harga antar daerah. Sulsel bisa lebih tinggi karena faktor jarak dan biaya pengiriman,” jelasnya.

Tidak hanya aspal, kenaikan juga terjadi pada bahan bakar minyak (BBM) dan material konstruksi lainnya.

Kondisi ini membuat biaya pelaksanaan proyek semakin tertekan.

“Bukan hanya aspal, tapi juga BBM dan material lain ikut naik. Itu tentu memengaruhi keseluruhan biaya proyek,” katanya.

Menurut Sadar, dampak kenaikan harga tersebut hampir pasti dirasakan pada proyek pembangunan jalan di Sulsel.

Baik proyek single years maupun multi years akan terdampak.

Saat ini, terdapat enam paket proyek jalan multi years yang ditangani Pemprov Sulsel.

Meski progresnya masih berjalan sesuai rencana, potensi keterlambatan tetap terbuka jika harga material terus bergejolak.

“Hari ini progresnya masih sesuai rencana, belum ada yang melebihi 50 persen. Tapi kita lihat ke depan, apakah tetap bisa berjalan sesuai konsep awal atau tidak,” katanya.

Ia menambahkan, kemungkinan penyesuaian harga atau eskalasi biaya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Jika kondisi ini ditetapkan sebagai situasi darurat atau bencana nasional, maka pemerintah daerah memiliki ruang untuk melakukan evaluasi harga satuan proyek.

“Kalau nanti ditetapkan sebagai bencana nasional, tentu ada ruang untuk eskalasi harga. Itu yang akan jadi dasar penyesuaian di daerah,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD Sulsel menegaskan akan tetap mengawal proyek agar berjalan sesuai spesifikasi.

Kontraktor diminta tetap menjaga kualitas, volume, dan waktu pengerjaan.

“Kami minta semua pihak tetap bekerja sesuai spek. Jangan sampai kualitas turun hanya karena ada kenaikan harga,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Pemprov Sulsel untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap harga satuan pekerjaan.

Langkah ini dinilai penting agar proyek tetap berjalan optimal tanpa melanggar ketentuan.

Sementara itu, harga aspal di Sulsel saat ini telah menembus di atas Rp10 juta per metrik ton.

Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi mengganggu perencanaan pembangunan jika tidak segera diantisipasi.

Dengan kondisi ini, DPRD berharap ada langkah cepat dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuannya agar proyek strategis tetap berjalan dan kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak terganggu.

Buka Isolasi

Pembangunan jalan ruas Sabbang–Tallang dan Tallang–Sae di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, mulai dikerjakan pada Minggu (26/4/2026).

Ruas jalan menuju Seko ini akan mendapatkan penanganan preservasi sepanjang kurang lebih 141 kilometer.

Kecamatan Seko dikenal sebagai salah satu wilayah terpencil di Sulawesi Selatan.

Lokasinya berjarak sekitar 550 kilometer dari Kota Makassar, dengan akses yang masih sangat ekstrem.

Perjalanan menuju Seko harus melewati jalan berlumpur, tanah becek, bebatuan, hingga jembatan kayu.

Kendaraan roda empat hanya dapat menjangkau Dusun Paladoan.

Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua.

Proyek pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Sulsel.

KemenPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar.

Sementara Pemprov Sulsel menyiapkan Rp 20 miliar.

Groundbreaking proyek dihadiri Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, jajaran Forkopimda, para camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat setempat.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyebut pembangunan ini sebagai langkah awal pembukaan akses ke wilayah Seko.

“Kita melakukan groundbreaking pembangunan jalan ruas Sabbang–Tallang dan Tallang–Sae di Kecamatan Rongkong,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur ini dinilai penting untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa masyarakat.

Selain itu, proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pegunungan Luwu Utara.

Pengerjaan jalan tidak berhenti pada tahap awal ini.

Pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel telah merencanakan kelanjutan pembangunan pada tahun 2027 mendatang.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Andi Ihsan, menyebut wilayah Seko membutuhkan perhatian khusus.

Hal ini karena kondisi jalan yang telah lama rusak, serta topografi wilayah yang berbeda dibanding daerah lain.

“Pengaspalan itu di sana. Karena di sana itu perlakuan khusus,” katanya.

Dengan pembangunan ini, diharapkan aksesibilitas masyarakat Seko dapat semakin terbuka.

Kehadiran jalan yang lebih layak diharapkan mampu mengurangi keterisolasian wilayah tersebut.

Kontraktor Tertekan

Kenaikan harga aspal tak lagi sekadar kabar teknis proyek.

Kini, ia menjelma menjadi sinyal bahwa ada yang sedang berubah dalam ritme pembangunan.

Di Sulawesi Selatan, lonjakan harga aspal hingga 53 persen datang di waktu yang tidak sederhana.

Pemerintah Provinsi sedang menggarap proyek multiyears jalan senilai Rp 3,7 triliun.

Lima paket pekerjaan berjalan bersamaan.

Jalan-jalan penghubung daerah dibuka, diperbaiki, dan diharapkan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

Namun di tengah proses itu, harga material utama justru melambung.

Kenaikannya bukan kecil. Dampaknya pun tidak ringan.

Di titik ini, persoalan tidak lagi sesederhana harga naik dan proyek tetap jalan.

Ada ruang yang mulai menyempit—antara anggaran yang tetap dan biaya yang melonjak.

Kontraktor sudah merasakan tekanan lebih dulu.

Kenaikan harga aspal bukan hanya angka, tetapi langsung berdampak pada perhitungan di lapangan.

Namun pemerintah daerah memilih tidak tergesa.

Setiap langkah harus tetap berpijak pada aturan.

Artinya, ruang penyesuaian tidak sepenuhnya bebas.

Ada batas, ada ketentuan, dan ada konsekuensi.

Ketika celah itu makin sempit, pilihan lain mulai muncul ke permukaan.

Revisi gambar bukan sekadar istilah teknis.

Di dalamnya ada kemungkinan pengurangan panjang jalan, penyesuaian spesifikasi, atau perubahan skala pekerjaan.

Di sinilah pembangunan diuji.

Antara menjaga kualitas atau menyesuaikan kuantitas.