Ada Jalan Santai di Peringatan Hari Buruh di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Makassar tahun ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Di tengah dinamika isu ketenagakerjaan yang masih mengemuka, sejumlah organisasi buruh dan pekerja memilih merayakan dengan cara yang lebih cair dan terbuka melalui Festival May Day Fest.

Alih-alih hanya turun ke jalan dengan aksi unjuk rasa, peringatan kali ini dikemas dalam nuansa yang lebih damai, kreatif, dan mengedepankan kebersamaan.

Kegiatan ini dipusatkan di Lapangan Karebosi, Jl Jend Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Jumat (1/5/2026).

Suasana sejak pagi sudah dipenuhi warna-warni atribut serikat pekerja, spanduk perjuangan, hingga wajah-wajah yang datang membawa harapan yang sama: perubahan nasib buruh yang lebih baik.

Festival ini lahir dari inisiatif Koalisi Gerakan Rakyat, sebuah wadah yang menghimpun berbagai organisasi pekerja dan buruh di Sulawesi Selatan.

Di balik perayaan itu, tersimpan pesan tetap sama: May Day bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi ruang untuk menyuarakan keresahan dan merawat solidaritas di antara para pekerja.

Baca juga: Pendemo Soroti Upah Murah dan Kondisi Ekonomi Sulsel Lesu

Koordinator Koalisi Gerakan Rakyat, Akhmad Rianto, mengatakan buruh ingin mengurangi aksi-aksi sporadis di lapangan dan mendorong peringatan May Day lebih tertib serta konstruktif.

“Mari kita laksanakan May Day dengan cara-cara yang lebih elegan,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan buruh bukan hanya milik pekerja, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan yang melibatkan banyak pihak.

“Garis besarnya bagaimana kegiatan May Day 2026 di Sulawesi Selatan ini bisa mengurangi titik-titik api,” katanya.

Sejak pagi, ribuan buruh mulai memadati lokasi kegiatan dengan membawa atribut serikat pekerja, spanduk, serta semangat kebersamaan.

Kegiatan diawali Fun Walk atau jalan santai sekitar pukul 06.00 Wita.

Dilanjutkan dengan Great Gathering atau Rapat Akbar Buruh pada pukul 08.30 Wita sebagai ruang penyampaian sikap terkait isu ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Hadir juga Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Kadis Ketenagakerjaan Sulsel Jayadi Nas, Sekda Makassar Andi Zulkifli Nanda, serta sejumlah pejabat dan organisasi buruh.

Panitia juga menggelar Bazar UMKM yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima selama kegiatan berlangsung.

“Bazar UMKM ini kami khususkan untuk pedagang kaki lima,” kata Akhmad.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Panggung Rakyat yang menampilkan berbagai kesenian tradisional.

Empat konfederasi besar turut bergabung, yakni KPBI, SGBN, KSBSI, dan KSPI, bersama sekira 43 organisasi buruh lainnya.

Dalam momentum ini, buruh juga membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penolakan upah murah, serta penghapusan sistem outsourcing.

Baca juga: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Turun, Bupati Jeneponto Paris Yasir: Ini Bukti Kerja Nyata

Selain itu, mereka juga menyoroti reforma agraria, penanganan PHK massal, serta penguatan industri nasional.

Isu global juga turut disuarakan, terutama terkait dampak konflik dunia terhadap kehidupan buruh dan masyarakat kecil.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham ikut berbaur dalam kegiatan Fun Walk bersama para buruh.

Keduanya hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pekerja sebagai penggerak ekonomi daerah.

Sebelum melepas peserta, Munafri menyampaikan apresiasi kepada seluruh buruh atas kontribusi mereka terhadap pembangunan kota.

“Hari ini adalah Hari Buruh, dan seluruh buruh harus gembira,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

“Ini hasil kerja sama semua pihak untuk memperingati May Day 2026,” katanya.

Setelah pelepasan peserta, Munafri turut berjalan bersama buruh menyusuri rute Fun Walk yang telah ditentukan.

Rute dimulai dari Jl Ahmad Yani, melintasi beberapa ruas jalan utama, hingga kembali finis di titik awal.

Bagi Munafri, May Day bukan sekadar seremoni, tetapi ruang dialog untuk membangun komunikasi yang damai dan produktif.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, juga menyampaikan apresiasi atas peran buruh dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan lingkungan kerja yang adil, aman, dan sejahtera.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kesejahteraan buruh akan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Gerakan Rakyat Sulsel, Akhmad Rianto, menyebut Fun Walk menjadi pembuka rangkaian May Day Fest 2026 di Karebosi.

“Setelah ini ada rapat akbar, orasi, bazar UMKM, dan panggung rakyat,” jelasnya.

Buruh Mandiri

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, menyiapkan “kado” di Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.

Pemerintah Provinsi Sulsel tengah menyiapkan program pelatihan bagi buruh dan pekerja, khususnya mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program tersebut diarahkan agar para pekerja bisa mandiri dan memiliki keterampilan baru untuk membuka peluang usaha.

“Kita akan coba berikan kreasi, pelatihan, untuk bagaimana pekerja kita misalnya yang pernah PHK dapat pekerjaan,” katanya, Jumat (1/5/2026).

“Kita berikan pelatihan supaya mandiri. Disertai pemberian peralatan, tapi yang diberikan yang punya sertifikat agar bisa mandiri,” Jayadi menambahkan.

Baca juga: Pendidikan Tiga Pilar Kearifan Lokal: Meneguhkan Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi di Era Digital

Ia menjelaskan, program tersebut juga akan dilengkapi dengan pemberian peralatan kerja.

Namun, bantuan hanya diberikan kepada peserta yang telah memiliki sertifikat keterampilan.

Dengan begitu, hasil pelatihan dapat langsung dimanfaatkan untuk membuka usaha secara mandiri.

“Semuanya akan kita fasilitasi, baik yang sudah PHK maupun yang belum memiliki pekerjaan, kita siapkan pelatihan,” ujarnya.

Jayadi menargetkan program ini mulai berjalan dalam tahun ini.

Saat ini, Disnakertrans Sulsel sedang mengumpulkan data kebutuhan pelatihan dari serikat pekerja dan serikat buruh.

“Insya Allah tahun ini. Saya sudah minta ke setiap serikat pekerja dan serikat buruh untuk mendata pelatihan apa yang dibutuhkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Disnakertrans Sulsel juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi ketenagakerjaan di berbagai perusahaan.

Pemantauan ini dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan ketidakstabilan geopolitik, termasuk di kawasan Timur Tengah, yang dinilai dapat berdampak ke daerah.

“Kami diminta untuk terus memonitor kondisi di perusahaan, kebijakan apa yang diambil, bahkan termasuk PHK,” katanya.

Ia mengakui, kondisi ekonomi global saat ini turut mempengaruhi sektor ketenagakerjaan di daerah.

Hak Perempuan

Ratusan buruh dari berbagai federasi dan serikat pekerja unjuk rasa di bawah Fly Over, perempatan Jalan Urip Sumoharjo–AP Pettarani, Makassar, Jumat (1/5/2026).

Di tengah kerumunan massa, tampak seorang buruh perempuan, Hasma (42), hadir bersama anaknya yang masih berusia empat tahun.

“Hidup buruh,” teriaknya sesekali sambil mengepalkan tangan mengikuti pekikan semangat dari orator.

Kehadiran Hasma dengan membawa anak bukan hal baru.

Ia mengaku sudah membiasakan hal itu sejak sang anak berusia dua bulan.

“Kenapa saya bawa anak ke lokasi aksi karena dari usia dua bulan sudah ikut kegiatan organisasi,” ujar Hasma.

Hasma bergabung dengan Persatuan Massa Buruh Indonesia (PMBI) pada 2002–2004, kemudian aktif di Konfederasi Serikat Nasional sejak 2008.

Terakhir, ia bekerja di perusahaan ekspor gudang di Kawasan KIMA pada 2014–2025 sebelum berhenti untuk fokus mengurus anak.

Ia menyebut, keputusan tersebut diambil karena suaminya juga bekerja di luar daerah, sehingga ia harus lebih banyak berada di rumah.

Dalam momentum May Day ini, Hasma menyuarakan pentingnya fasilitas bagi pekerja perempuan, khususnya ruang menyusui di lingkungan kerja.

Menurutnya, masih banyak perusahaan belum menyediakan fasilitas dasar bagi pekerja perempuan.

“Seperti cuti haid, melahirkan, dan fasilitas menyusui, itu masih banyak perusahaan yang belum menyediakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski sebagian hak seperti cuti haid dan melahirkan mulai berjalan, fasilitas menyusui masih sangat minim.

“Kalau menyusui itu tidak ada sama sekali,” katanya.

Hasma juga menilai kondisi tersebut membuat sebagian pekerja perempuan memilih keluar dari pekerjaan.

“Kalau mereka berorganisasi seperti saya, kami bahkan harus membawa anak ke lokasi,” katanya.

Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan dan perlindungan bagi pekerja perempuan.

“Perempuan di industri itu bisa dibilang 95 persen. Jadi harus lebih diperhatikan,” katanya.(*)