Pendemo Soroti Upah Murah dan Kondisi Ekonomi Sulsel Lesu

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua DPRD Sulsel, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika 'Cicu' Dewi Yustitia Iqbal (42), temui massa buruh dalam aksi May Day di Makassar, Jumat (1/5/2026).

Ribuan buruh dari berbagai serikat memadati Jalan AP Pettarani dan menyuarakan berbagai tuntutan.

Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel ini hadir seusai salat Jumat dan berdialog dengan perwakilan massa aksi.

Ia kemudian menandatangani dokumen aspirasi sebagai bentuk komitmen DPRD Sulsel.

Tuntutan buruh meliputi penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, dan pencabutan UU Cipta Kerja.

Sekira pukul 13.20 wita, aksi May Day berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian di sekitar lokasi.

Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi, spanduk, dan poster tuntutan yang dibentangkan di tengah kerumunan.

Baca juga: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Turun, Bupati Jeneponto Paris Yasir: Ini Bukti Kerja Nyata

Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana turut memantau jalannya aksi di tengah kerumunan.

Dengan pengawalan, Cicu mendengarkan langsung berbagai tuntutan yang disampaikan perwakilan buruh.

“Terkait aspirasi buruh hari ini, kalau itu menjadi kewenangan kami pasti kami tindak lanjuti. Namun jika bukan kewenangan kami, akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” ujarnya di hadapan massa.

Ia menegaskan, aspirasi yang bersifat nasional akan diteruskan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara itu, untuk isu daerah, seperti pengawasan perusahaan, DPRD Sulsel akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan.

“Tadi juga ada isu lokal terkait pengawasan perusahaan di Sulsel. Ini akan menjadi perhatian kami,” jelasnya.

Cicu mengapresiasi jalannya aksi May Day yang berlangsung tertib dan kondusif.

Menurutnya, tradisi penyampaian aspirasi buruh di Sulsel yang damai perlu terus dipertahankan.

“Setiap tahun peringatan Hari Buruh di Sulsel berlangsung kondusif. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Aksi May Day di Makassar diikuti ribuan buruh dari berbagai serikat, dengan dominasi massa Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kepadatan massa menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Flyover Pettarani tersendat hingga mengalami kemacetan.

Area sekitar lokasi aksi dipenuhi atribut serikat pekerja, mulai dari bendera hingga spanduk tuntutan.

Sejumlah pesan dibentangkan massa, di antaranya “Outsourcing merampas hak! Upah murah merampas martabat!” dan “Buruh bukan beban, buruh adalah kekuatan bangsa!”.

Ketua FSPMI Sulsel, Iqasainus Icang, menyoroti kondisi buruh di Pelabuhan Makassar, khususnya tenaga kerja bagasi.

Ia menyebut adanya kebijakan baru yang berdampak pada berkurangnya volume pekerjaan buruh di sektor tersebut.

“Sekitar ratusan buruh bagasi sangat bergantung pada pekerjaan itu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan aturan batas over bagasi yang dinilai membingungkan pekerja dan penumpang.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pelabuhan turut menjadi perhatian karena dinilai menghambat aktivitas kerja dan keselamatan.

“Kami meminta perluasan area kerja agar aktivitas lebih efektif dan aman,” tegasnya.

Usai pertemuan dengan Ketua DPRD Sulsel, massa aksi bergerak menuju kawasan Flyover Pettarani.

Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan akibat pergerakan massa.

Buruh Sulsel

Peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei menjadi momentum bagi pekerja untuk menyuarakan kondisi ekonomi yang mereka hadapi.

Di Sulsel pada 2026, situasi ekonomi dinilai masih lesu dengan tekanan inflasi kebutuhan pokok yang tidak diimbangi kenaikan upah layak.

Kondisi tersebut disebut berdampak langsung pada melemahnya daya beli masyarakat.

“Kami justru menyaksikan kontras yang menyakitkan, gaya hidup mewah (hedonisme) yang dipertontonkan oleh segelintir pejabat publik,” kata Ketua DPD KSPSI Sulsel, Basri Abbas, Jumat (1/5/2026).

KSPSI Sulsel mengecam praktik pamer kekayaan oleh pejabat publik di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Menurut Basri, pemerintah seharusnya menunjukkan empati dengan menghentikan pengadaan fasilitas mewah yang tidak mendesak.

“Kami menuntut Gubernur dan seluruh Anggota DPRD Sulsel untuk menunjukkan empati terhadap kesulitan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia meminta agar anggaran daerah difokuskan pada program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti penguatan UMKM dan sektor informal.

Selain itu, KSPSI mendorong transparansi LHKPN secara berkala dan terbuka.

Dalam isu ketenagakerjaan, KSPSI menilai regulasi saat ini belum memberikan kepastian hukum yang adil bagi pekerja.

Basri mendesak pengawalan revisi UU Ketenagakerjaan agar berpihak kepada buruh, termasuk penghapusan sistem outsourcing yang dinilai eksploitatif.

Ia juga meminta penetapan upah minimum berdasarkan standar hidup layak (KHL) serta pengawasan ketat terhadap perusahaan yang melanggar hak normatif buruh.

Di sisi lain, KSPSI menekankan pentingnya perlindungan sosial, termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik yang terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

“Kami juga meminta DPRD Sulsel segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT Vale Indonesia terkait persoalan dana saving plan,” tegasnya.

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga menggelar aksi di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (1/5/2026).

Kantor sementara tersebut menempati Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, setelah Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo terbakar pada Agustus 2025.

Aksi buruh mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian di lokasi.

Massa datang menggunakan ratusan sepeda motor dan satu mobil bak terbuka yang dijadikan panggung orasi.

Dalam aksi tersebut, buruh menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada pekerja.

“Buruh sebagai warga negara juga berhak atas upah yang layak,” kata Ketua DPW FSPMI Sulsel, Fadli Yusuf.

Sementara itu, Bendahara Wilayah FSPMI Sulsel, Nurhanah, menyoroti pentingnya perlindungan bagi buruh perempuan.

Ia menyebut buruh perempuan memiliki peran ganda, baik di tempat kerja maupun di rumah.

“Jadi tugas mereka bukan delapan jam, tapi 24 jam,” ujarnya.

Dalam orasinya, ia juga menyinggung sosok aktivis buruh Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh perempuan.

Marsinah dikenal sebagai aktivis yang memperjuangkan upah layak sebelum akhirnya menjadi korban penculikan dan pembunuhan pada 1993.

“Semoga teman-teman buruh perempuan bisa menjadikan Marsinah sebagai inspirasi perjuangan,” kata Nurhanah.

Aksi May Day di Makassar tahun ini berlangsung dalam dua pola, yakni jalan santai di Lapangan Karebosi dan aksi unjuk rasa di sejumlah titik.

Untuk pengamanan, Polda Sulsel mengerahkan 2.181 personel gabungan guna mengawal jalannya peringatan Hari Buruh.(*)