Alarm Kadin Sulsel! BBM Non Subsidi Naik, Biaya Usaha Membengkak, Daya Beli Terancam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi berpotensi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas dunia usaha.

Terutama pada sektor yang bergantung pada distribusi dan mobilitas barang maupun jasa.

Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Satriya Madjid, menilai penyesuaian harga BBM non subsidi dapat memicu peningkatan biaya operasional di berbagai sektor usaha.

Mulai dari transportasi, perdagangan, hingga industri pengolahan.

Kondisi tersebut pun dikhawatirkan akan menambah beban pelaku usaha di tengah upaya menjaga stabilitas usaha dan daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga BBM non subsidi tentu akan berdampak pada biaya logistik dan distribusi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka pelaku usaha akan menghadapi tekanan terhadap efisiensi usaha dan margin keuntungan,” kata Satriya Madjid, kepada Tribun-Timur.com, Minggu (19/4/2026).

Satriya Madjid juga menilai kenaikan harga BBM non subsidi ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

Khususnya usaha kecil dan menengah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya transportasi.

“Peningkatan biaya operasional berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Kadin Sulsel mendorong pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain pemberian insentif pada sektor produktif, dan penguatan efisiensi rantai distribusi.

Kadin Sulsel juga memandang perlunya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara normal.

Selain itu, Kadin Sulsel juga mengimbau pelaku usaha untuk mulai melakukan efisiensi penggunaan energi.

Juga memanfaatkan teknologi yang dapat menekan biaya operasional, sehingga dampak kenaikan harga BBM dapat diminimalkan.

“Kami berharap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha, karena sektor usaha merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.