Makassar Mulai Siaga Kemarau Ekstrem

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau ekstrem pada pertengahan 2026.

Kewaspadaan meningkat akibat potensi El Nino yang berpotensi menekan curah hujan di berbagai wilayah.

Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin (50) menyatakan kesiapsiagaan hadapi perubahan iklim kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan panjang, tetapi juga mengganggu ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Disampaikan Appi saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

“Melalui forum ini, kita menyusun langkah konkret dan terintegrasi agar setiap perangkat daerah bergerak cepat menghadapi potensi krisis air akibat El Nino,” ujarnya.

Dalam rapat, Pemkot menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pusat komando penanganan.

BPBD akan menjadi leading sector dalam mengatur langkah teknis, khususnya terkait ancaman kekeringan dan distribusi air bersih.

Ketua DPD II Partai Golkar Makassar ini menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah harus bergerak terpadu dalam satu sistem kerja.

Namun, pelaksanaan di lapangan akan dikendalikan langsung melalui BPBD agar penanganan lebih terarah.

“BPBD menjadi aktor utama untuk memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air,” katanya.

Ia menegaskan perencanaan tidak boleh berhenti di atas kertas.

Setiap skenario penanganan harus disusun secara rinci, mulai dari sumber air, armada pengangkut, titik distribusi, hingga mekanisme pembagian ke masyarakat.

Krisis air dapat menimbulkan dampak berantai yang luas.

Selain mengganggu kebutuhan dasar warga, kondisi itu berpotensi memicu penyakit, menghambat aktivitas pendidikan, hingga menimbulkan persoalan sosial.

“Semua jajaran SKPD dan camat harus mengantisipasi dampaknya sejak sekarang,” tegas Appi.

Ia juga meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan sistem komunikasi.

Menurutnya, keterlambatan informasi dapat memperburuk kondisi di lapangan, termasuk menambah tekanan terhadap layanan PDAM.

Ia mencontohkan perlunya simulasi di tingkat kecamatan agar pemerintah mengetahui secara pasti sumber air, waktu distribusi, hingga pola penyimpanan bagi warga.

“Simulasi tidak boleh biasa. Harus detail agar saat krisis terjadi, kita sudah siap,” ujarnya.

Selain ancaman kekeringan, Pemkot juga mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau.

Suhu panas dan angin kering dinilai dapat mempercepat penyebaran api di kawasan permukiman maupun lahan kosong.

Karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran diminta siaga penuh untuk mempercepat respons jika terjadi kebakaran.

Di sektor kesehatan, Pemkot juga mewaspadai lonjakan penyakit akibat cuaca ekstrem.

Beberapa penyakit yang diantisipasi antara lain ISPA, dehidrasi, gangguan kulit, hingga peningkatan kasus penyakit menular.

Appi meminta petugas lapangan, termasuk BPBD, Damkar, camat, dan lurah menggunakan alat pelindung diri saat bertugas.

Ia menilai dampak El Nino juga bisa merembet ke sektor ekonomi.

Salah satu yang diwaspadai ialah kenaikan harga pangan akibat terganggunya produksi pertanian.
“Ini harus kita antisipasi sejak dini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.

Fenomena itu berdampak langsung pada penurunan curah hujan di Indonesia, termasuk di Makassar.

Menurut Fadli, peristiwa serupa pernah terjadi pada 1997, 2015, dan 2023.

Pada 2023 lalu, Makassar bahkan sempat menetapkan status darurat kekeringan.

“Ketika suhu laut memanas, maka potensi kekeringan panjang akibat El Nino sangat tinggi,” jelasnya.

BPBD Makassar kini telah memasuki tahap prasiaga sejak Maret hingga April.

Langkah itu dilakukan dengan survei lapangan untuk memastikan kondisi riil di wilayah rawan terdampak.

Sedikitnya enam kecamatan dipetakan berpotensi terdampak paling besar.

Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.

“Tallo menjadi salah satu wilayah paling rawan karena saat musim hujan pun masih mengalami kekurangan air,” ungkap Fadli.

Selain itu, Pemkot juga menggandeng sejumlah organisasi kemanusiaan dalam pengurangan risiko bencana.

Di antaranya PMI, Baznas, Dompet Dhuafa, Kalla Rescue, dan Bosowa Peduli.

“Kita bentuk operasi terpadu satu komando agar penanganan berjalan lebih cepat dan efektif,” tegasnya.

Pemkot Makassar berharap seluruh langkah tersebut mampu meminimalkan dampak kemarau ekstrem.

Pemerintah juga memastikan seluruh sumber daya disiapkan agar kota tetap tangguh menghadapi ancaman El Nino 2026.(*)