Idrus Marham Pasang Badan Bela Nasaruddin Umar soal Jet Pribadi 'Jangan Cari Kesalahan'

Ringkasan Berita:

• Idrus menegaskan, tidak ada pelanggaran selama kehadiran Menag dilakukan atas undangan resmi dan tidak menggunakan uang negara
• Menurut Idrus, posisi Menag saat itu adalah sebagai pejabat yang diundang menghadiri agenda keumatan

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Idrus Marham pasang badan membela Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar terkait polemik dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Idrus menegaskan, tidak ada pelanggaran selama kehadiran Menag dilakukan atas undangan resmi dan tidak menggunakan uang negara.

Menurut Idrus, posisi Menag saat itu adalah sebagai pejabat yang diundang menghadiri agenda keumatan. 

“Kalau diundang, ya datang. Bagaimana caranya datang, yang penting tidak ada pelanggaran. Jangan ditanggapi semata-mata soal jet pribadi,” ujar Idrus Marham usai hadiri Buka Puasa Bersama IKA UIN Alauddin Makassar di Sultan Alauddin Hotel & Convention Makassar, Jumat (27/2/2026). 

Ia menjelaskan, undangan tersebut datang dari OSO dalam rangka penguatan keumatan, dengan agenda simbolik peresmian masjid.

Ketum IKA UIN Makassar itu menilai penggunaan jet pribadi terjadi semata karena kebutuhan percepatan agenda. 

“Pak Menteri tidak mungkin berlama-lama karena ada agenda penting lainnya. Dalam rangka akselerasi itu, bisa saja difasilitasi agar cepat. Saya kira tidak ada yang salah,” katanya. 

Ia mengatakan, substansinya bukan pada jenis transportasi, melainkan pada kepatuhan terhadap aturan.

“Apakah setelah jadi menteri tidak boleh naik pesawat? Boleh saja. Yang penting tidak menggunakan uang negara dan tidak melanggar aturan,” tegas Idrus. 

Karena itu, ia meminta publik tidak membesar-besarkan persoalan yang menurutnya tidak memiliki unsur pelanggaran.

Terkait langkah Menag Nasaruddin yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang laporkan potensi gratifikasi, Idrus menilai tindakan tersebut sebagai wujud niat baik dan ketulusan. 

Menurutnya, sikap terbuka itu mencerminkan kehati-hatian sekaligus kepatuhan terhadap etika pejabat publik.

“Datang menjelaskan itu menunjukkan bona fide (sikap tulus). Bangsa ini perlu niat baik, ketulusan, dan keikhlasan. Itu penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, transparansi seperti itu seharusnya diapresiasi sebagai bagian dari edukasi etika bagi pejabat publik.