Cicu Serap Aspirasi Warga Makassar Soal SMA dan BPJS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jeritan soal ketiadaan SMA negeri hingga kartu BPJS nonaktif mencuat dalam reses Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Jumat (20/2/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, warga menyampaikan tiga persoalan krusial yakni belum adanya SMA negeri di Kecamatan Makassar, kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI yang dinonaktifkan, serta distribusi air bersih.

Aisyah, salah satu warga, menyuarakan kegelisahan masyarakat yang selama dua dekade belum memiliki sekolah menengah atas negeri di wilayah mereka.

“Apakah boleh di Kecamatan Makassar diperjuangkan sekolah SMA, karena kami tidak ada sekolah SMA sudah 20 tahun,” ujarnya di hadapan Cicu.

Menanggapi hal tersebut, Cicu mengakui persoalan lahan menjadi kendala klasik yang belum terpecahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Makassar pada 2009.

“Sejak saya masih Anggota DPRD Makassar dari tahun 2009 waktu itu sekolah SMA masih di pemerintah kota, apa kendalanya karena kita tidak punya lahan makanya sampai sekarang belum ada,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa solusi sementara tengah diperjuangkan agar siswa tetap bisa mengakses pendidikan negeri dengan skema berbagi fasilitas.

“Salah satu solusi kita harus nebeng ke SMP negeri, ini sedang diperjuangkan, mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan,” tegasnya.

Keluhan juga datang dari Rahman yang menyoroti banyaknya kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang tidak lagi aktif serta kondisi Jalan Veteran yang belum tersentuh aspal.

Terkait persoalan BPJS, Cicu meminta warga yang merasa layak namun dinonaktifkan datanya oleh Kementerian Sosial agar segera melapor untuk ditindaklanjuti.

“Silakan data namanya, nanti saya teruskan ke Dinas Sosial Provinsi,” tuturnya.

Soal infrastruktur jalan, Cicu menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah program pemerintah pusat sehingga perlu kehati-hatian dalam penanganannya.

“Soal jalanan ini pembangunan IPAL program pemerintah pusat, kita mau kerjakan tapi jangan sampai itu menimbulkan masalah kemudian hari,” tambahnya.

Meski beberapa persoalan seperti sampah dan drainase menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar, Cicu memastikan tetap mengawal aspirasi warga melalui koordinasi lintas pemerintah.

“Tentu banyak hal yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah provinsi dan kota, paling banyak dikeluhkan soal sampah dan drainase meski bukan kewenangan di provinsi,” pungkasnya.