Titik Kumpul Anjal dan Pengemis Terbongkar, Camat se-Makassar Diminta Bergerak Cepat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Persoalan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.

Camat diminta turun langsung sebagai garda terdepan mengantisipasi lonjakan masalah sosial tersebut.

Setiap bulan suci, jumlah anjal, gepeng, dan ODGJ kerap meningkat, terutama di kawasan pusat kota, jalan protokol, dan sekitar masjid besar.

Fenomena ini dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih kompleks.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Makassar yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, di ruang rapat Sekda lantai 3 Balaikota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kamis (19/2/2026).

Rapat dihadiri Asisten I Andi Muhammad Yasir, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Satpol PP Hasanuddin, para camat, serta sejumlah kepala bagian.

Andi Zulkifli Nanda menegaskan, Ramadan membawa dua sisi dampak dalam kehidupan masyarakat.

Di satu sisi menghadirkan suasana religius dan semangat kebersamaan.

Namun di sisi lain berpotensi memunculkan peningkatan anjal, gepeng, pemulung, hingga ODGJ yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Setiap Ramadan selalu ada lonjakan pengemis, pemulung, dan anjal, gepeng. Ini PR kita bersama. Saya harap semua camat sudah memetakan titik-titik rawan di wilayahnya,” tegasnya.

Menurutnya, menciptakan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab wilayah, dengan camat sebagai ujung tombak di lapangan.

Berdasarkan pemetaan Dinas Sosial Makassar, potensi masalah sosial selama Ramadan dinilai cukup besar sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Camat tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkolaborasi dengan Dinsos, Kesbangpol, Satpol PP, dan unsur lainnya yang dikoordinatori Asisten I,” lanjutnya.

Sejumlah kawasan prioritas diminta steril dari aktivitas anjal dan gepeng, terutama Kecamatan Ujung Pandang, jalan-jalan protokol, serta area sekitar Masjid Raya dan Masjid Al Markaz.

“Tidak ada toleransi untuk titik-titik itu. Camat jangan hanya mengandalkan pegawai kecamatan atau RT/RW, tapi harus melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan Dinsos,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menambahkan bahwa penanganan ketenteraman dan ketertiban umum tidak mungkin dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja.

Ia mencontohkan kasus pemulung di kawasan Kimia Farma, Kecamatan Ujung Pandang.

Awalnya hanya mengais barang bekas.

Namun kemudian berkembang menjadi aktivitas mengemis dengan melibatkan keluarga.

“Atas arahan langsung Wali Kota, kami bersama kecamatan dan Satpol PP melakukan penjangkauan pada Minggu malam,” ujarnya.

Mereka kemudian dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) untuk dilakukan asesmen.

Dari hasil pendataan, diketahui yang bersangkutan mengontrak di wilayah Sinassara dan telah menandatangani surat pernyataan.

Menurut Andi Bukti, camat dan seksi ketenteraman dan ketertiban (trantib) perlu memahami alur penanganan agar koordinasi ke depan semakin efektif.

Ia juga mengungkapkan informasi dari sejumlah NGO bahwa anjal dan gepeng diduga memiliki titik-titik penampungan di kecamatan tertentu, sebelum menyebar ke berbagai wilayah Kota Makassar menjelang waktu Magrib hingga salat Tarawih.

Sebagai langkah antisipasi, patroli penjangkauan ditingkatkan dari dua kali menjadi empat kali dalam sepekan selama Ramadan.

Sementara itu, Kasatpol PP Makassar menyatakan kesiapan mendukung kecamatan melalui Bantuan Kendali Operasi (BKO).

Camat dipersilakan langsung menggerakkan personel, dan bila skala penanganan besar dapat meminta tambahan dari markas komando.

Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta pentingnya kehati-hatian dalam tindakan penertiban, termasuk penyitaan barang.

Menurutnya, penguatan sumber daya manusia dan penganggaran pendidikan serta pelatihan trantib perlu menjadi perhatian ke depan.

Di tingkat kecamatan, Camat Mamajang M Rizal mengaku telah mengambil langkah cepat menyikapi laporan keberadaan pemulung di kawasan Jalan Veteran.

Pemulung yang terdata dipanggil dan dikumpulkan di kantor lurah untuk diberikan pembinaan awal.

“Selanjutnya kami langsung melaksanakan rapat lanjutan di kantor lurah guna membahas langkah penanganan dan pencegahan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi pengemis,” ujarnya.

Ia menegaskan, kecamatan siap bersinergi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, serta unsur kewilayahan lainnya dalam menghadapi potensi peningkatan anjal, gepeng, dan ODGJ selama Ramadan.

“Kami berkomitmen membantu penjangkauan di lapangan," kata dia.

"Jika ditemukan anjal atau gepeng di wilayah kami, akan segera kami laporkan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur,” tegasnya.