Mulawarman: Konflik Bupati vs Ketua DPRD Soppeng Cerminkan Rusaknya Tatanan Adat

Ringkasan Berita:

• Konflik antara Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dinilai mencerminkan rusaknya tatanan adat dan budaya Bugis di Soppeng. 
• Jurnalis senior Mulawarman menilai konflik pasca-Pilkada tersebut telah meninggalkan nilai sipakatau, yakni prinsip saling menghormati. 
• Perseteruan elite politik ini berdampak pada ASN melalui mutasi dan tekanan birokrasi, serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Konflik antara Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid dinilai mencerminkan rusaknya tatanan adat dan budaya di Kota Latemmamala.

Hal ini disampaikan jurnalis senior,Mulawarman, saat dialog publik 'Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik' redaksi Tribun Timur, Jalan Cenderawasih, Makassar, Selasa (10/2/2026).

Konflik yang terjadi saat ini bukanlah hal baru, melainkan penyakit klasik yang kerap muncul pasca-Pilkada di banyak daerah. 

Namun dalam konteks pemerintahan Soppeng, konflik tersebut dinilai semakin memprihatinkan.

Pasalnya, pertikaian itu dianggap telah meninggalkan nilai-nilai budaya Bugis, khususnya sipakatau atau saling menghormati.

Sipakatau adalah filosofi budaya Bugis-Makassar yang berarti memanusiakan manusia.

Baca juga: Korban Penganiayaan Ketua DPRD Soppeng Jalani Pemeriksaan Polisi

Yaitu prinsip untuk saling menghormati, menghargai, dan tidak membeda-bedakan derajat sesama manusia. 

Nilai ini merupakan bagian dari ajaran "Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge" yang menekankan kesopanan, budi pekerti luhur, dan hubungan sosial yang harmonis.

“Persoalan di Soppeng ini sebenarnya penyakit klasik sejak Pilkada. Di mana-mana sering terjadi konflik antara kepala daerah dan DPRD. Tapi di Soppeng, konfliknya sudah mulai meninggalkan budaya,” ujar Mulawarman.

Ia menilai, konflik elite politik berdampak langsung terhadap aparatur sipil negara (ASN). 

Ketika konflik kekuasaan menguat, ASN kerap menjadi korban melalui mutasi dan tekanan birokrasi, yang pada akhirnya merusak kualitas pelayanan publik.

“Kalau konflik seperti ini terjadi, ASN yang jadi korban. Sedikit-sedikit dimutasi. Kalau ASN sudah tidak nyaman, pelayanan masyarakat pasti rusak. ASN bisa jadi malas menyelesaikan tugas karena merasa tidak nyaman,” katanya.

Mulawarman bahkan mengusulkan agar sistem Pilkada dikaji ulang. 

Ia menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi salah satu opsi untuk meminimalkan konflik terbuka antar elite politik.

“Karena itu, sebaiknya mungkin Pilkada kembali melalui DPRD. Supaya tidak ada korban. Kalau konflik terus terjadi, yang menderita itu ASN dan masyarakat,” ujarnya.

Secara khusus, Mulawarman mengkritik hubungan personal antara Bupati Soppeng Suwardi Haseng dengan mantan Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak alias Andi Dulli.

Mulawarman menilai, baik pihak bupati maupun Ketua DPRD Soppeng sama-sama tidak lagi menunjukkan sikap sipakatau.

“Bupati Soppeng tidak lagi sipakatau dengan keluarganya Andi Dulli, begitu pula sebaliknya. Padahal dulu mereka ini sangat akrab,” katanya.

Ia mengungkapkan, Andi Dulli merupakan salah satu tokoh yang mendorong dan mendukung Suwardi Haseng hingga terpilih sebagai Bupati Soppeng. 

Sementara itu, Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid merupakan putra dari Kaswadi Razak.

“Dulu akrabnya bukan main. Bahkan Andi Dulli yang mendorong dan mendukung Suwardi Haseng jadi bupati. Sekarang situasinya berbalik,” ucapnya.

Mulawarman menilai konflik berkepanjangan di tubuh pemerintahan Soppeng berkaitan erat dengan melemahnya peran patron dan tokoh adat.

Hilangnya figur-figur tersebut membuat mekanisme penyeimbang dan pendamai dalam kehidupan sosial-politik tidak lagi berjalan.

“Sekarang tidak ada lagi yang bisa mendamaikan. Orang-orang tua, patron-patron itu sudah tidak ada,” katanya.

Ia menyimpulkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Soppeng tengah mengalami krisis kebudayaan dan adat. 

Nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi perekat sosial dinilai mulai tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek.

“Jadi Soppeng ini sudah kehilangan budayanya, kehilangan adatnya. Rusak ini Soppeng,” tegas Mulawarman.

Mulawarman menegaskan dirinya memiliki darah Soppeng dan merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan daerah tersebut.

“Saya orang Sidrap, tapi saya punya darah Soppeng. Karena itu saya prihatin melihat kondisi Soppeng hari ini,” pungkasnya.