Musda Astindo Sulsel Digelar 12 Februari 2026, Bakal Dibuka Kadisbudpar

Ringkasan Berita:

• Musda akan berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Djemma, Kota Makassar, Sulsel.
• Musda II Astindo Sulsel dijadwalkan akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II pada Kamis (12/2/2026).

Musda akan berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Djemma, Kota Makassar, Sulsel.

Acara tersebut dijadwalkan dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Kadisbudpar) Sulsel, Muhammad Arafah.

Hal itu diketahui saat pengurus Astindo Sulsel bertemu dengan Kadisbudpar Sulsel, Muhammad Arafah di Gedung Mulo, Makassar, Senin (2/2/2026).

Hadir Ketua DPD Astindo Sulsel Nurhayat, didampingi Wakil Ketua Astindo Sulsel Adil Nurimba.

Kemudian hadir Ketua Panitia Musda Surya Sultan Syah, serta Sekretaris Panitia Musda Erna.

Dalam pertemuan itu, jajaran pengurus Astindo Sulsel menyampaikan secara langsung rencana pelaksanaan Musda II.

Juga sekaligus mengundang Kadisbudpar Sulsel Muhammad Arafah untuk hadir dan membuka acara. 

Selain memberikan sambutan pembuka, Kadisbudpar Sulsel juga dijadwalkan menyampaikan pemaparan potensi dan perkembangan sektor pariwisata Sulsel.

Kadisbudpar Sulsel, Muhammad Arafah, menyambut baik pelaksanaan Musda Astindo tersebut. 

Ia menilai forum ini sangat strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata, khususnya agen perjalanan wisata.

Menurutnya, potensi destinasi wisata di Sulsel komplit, dan akomodasi dan transportasi juga mendukung.

“Jumlah kunjungan wisatawan juga trennya bagus,” kata Arafah, saat menerima kunjungan pengurus dan panitia Musda Astindo Sulsel.

Musda II Astindo Sulsel dijadwalkan akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata.

Termasuk perwakilan asosiasi industri pariwisata, pelaku usaha perjalanan wisata, serta instansi pemerintah terkait.