Dialog Dua Jam Bareng Gubernur Dinilai Gagal, Mahasiswa Luwu Raya Ancam Tutup Jalan Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Raya mendapat kesempatan berdialog langsung dengan kepala daerah di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar, Kamis (29/1/2026) malam.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu mempertemukan IPMIL Raya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Palopo Naili Trisal, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri, serta Bupati Luwu Patahuddin.

Namun, hasil pertemuan tersebut dinilai gagal oleh Ketua Pengurus Pusat IPMIL Luwu, Yandi.

Usai pertemuan, Yandi bersama sejumlah mahasiswa sempat menghadang Gubernur Andi Sudirman Sulaiman saat meninggalkan Baruga Asta Cita, tepatnya di belakang Masjid Rumah Jabatan Gubernur.

Mediasi lanjutan yang coba dibangun pun tak membuahkan hasil sesuai harapan mahasiswa.

Para pengurus IPMIL kemudian kembali ke Baruga Asta Cita. Mereka berdiri di atas panggung dan menyampaikan kekecewaan atas hasil dialog tersebut.

“Saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh masyarakat Luwu Raya bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut dan tidak berhenti di sini. Jika memang harus menutup jalan selama-lamanya di Luwu Raya, bahkan hingga Kota Makassar, maka itu harus dilakukan,” tegas Yandi di hadapan Reporter Tribun-Timur.com.

Yandi menyebut tidak ada hasil konkret dari pertemuan dengan para kepala daerah. Padahal, dialog tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat strategis, di antaranya Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Wanoko, serta Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.

“Aliansi Wija To Luwu menyatakan pertemuan malam ini terkait pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya tidak menemukan hasil yang baik. Kami menilai pertemuan ini gagal karena sifatnya hanya normatif,” ujar Yandi.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa seluruh permintaan terkait pemekaran wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ia kembali mengangkat persoalan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang hingga kini belum dicabut.

Meski demikian, Andi Sudirman menyebut pemekaran wilayah tetap memungkinkan dilakukan meskipun moratorium masih berlaku.

“Saat ini memang ada moratorium, namun ada pengecualian khusus untuk kepentingan strategis nasional. Seperti yang terjadi di Papua, itu bisa dilakukan karena kebijakan pusat,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, pengecualian tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sementara kewenangan pemerintah provinsi sangat terbatas dalam urusan pemekaran wilayah.

Karena itu, ia mendorong perwakilan anggota legislatif dari daerah pemilihan Luwu Raya untuk lebih proaktif memantau perkembangan kebijakan moratorium di tingkat pusat.

Senada, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menyebut pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya tetap memungkinkan meski moratorium masih berlaku, dengan merujuk pada pemekaran wilayah di Tanah Papua beberapa tahun lalu.

“Moratorium sampai saat ini memang masih berlaku, tetapi bisa dibuka secara selektif. Buktinya, meski moratorium berlaku, tiga daerah baru di Papua tetap terbentuk,” kata Jufri Rahman.

Ia menegaskan, pemekaran wilayah dapat dilakukan sepanjang daerah yang mengusulkan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Saya sudah katakan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi pemekaran sepanjang syaratnya terpenuhi. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, pasti akan berhadapan dengan aturan,” tegasnya.

Jufri Rahman menambahkan, saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan Luwu Raya dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis untuk pembentukan provinsi baru.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz