Lapar Sulsel Minta BRIN Teliti SDM Anggota Dewan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan, menilai demokrasi belum berkonstribusi nyata dalam mensejahterakan masyarakat.

Direktur Lapar, Asnawi Kajang, mengatakan, berbagai program nasional memang telah dijalankan pemerintah.

Salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun program berbaiaya mahal itu dianggap hanya memberdayakan kelompok masyarakat tertentu.

Sementara, kualitas kesejahteraan warga secara makro masih sangat memprihatinkan.

"Murid-murid sekolah memang makan gratis, tetapi ekonomi keluarga mereka statis," katanya melalui keterangan tertulis kepada Tribun-Timur.com, Jumat (16/1/2026)

Tidak berfungsinya demokrasi untuk kesejahteraan rakyat lanjut Asnawi, sangat berkait dengan politik pengambilan keputusan, khususnya para legislator di segala level.

Mereka oleh Asnawi, dianggap tak memberi usulan konkrit pada pemerintah di wilayahnya untuk membangun program ril mensejahterakan warganya.

"Mereka duduk mewakili rakyat, tanpa bersuara. Mengapa demikian? Selain karena rendahnya political will mereka, juga berkait dengan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) diantara legislator-legislator kita," ujarnya.

Oleh karena itu kata Asnawi sangat perlu memotret seperti apa sebenarnya kompetensi SDM para legislator-legislator yang ada.

Asnawi menilai, perlu ada riset ilmiah yang dilakukan negara untuk mengetahui kompetensi SDM para wakil rakyat.

"Negara punya lembaga riset besar, dapat melakukan itu, yakni; BRIN. BRIN bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi diseluruh daerah untuk menjalankan program riset itu," ucap Asnawi.

Penelitian atas kualitas wakil rakyat kata Asnawi perlu dilakukan agar pemilu dimasa datang, parpol mendorong caleg-caleg nya yang punya kompetensi SDM yang layak.

"Tidak sekedar mendorong caleg yang tak jelas SDM nya. Karena hanya akan menstagnasi kesejahteraan rakyat yang diwakilinya" terang Asnawi.

"Parlemen harus produktif mendorong kesejahteraan rakyat. Untuk tujuan itu, kompetensi SDM legislator sang sangat diperlukan," lanjutnya.

Jika hal itu tak dilakukan, Asnawi menilai pelaksanaan pemilu yang ada saat ini mubazzir.

"Anggarannya besar, namun outputnya untuk rakyat sangat nihil," tuturnya.(*)