Urai Antrean Armada Sampah, DLH Makassar Buka Jalur Baru TPA Antang

Ringkasan Berita:

• DLH Makassar membuka akses jalan baru di TPA Antang sebagai jalur alternatif bongkar muat sampah.
• Penataan TPA Antang diperkuat dengan pembebasan lahan dan penambahan armada.
• Pemkot juga menyiapkan infrastruktur jangka panjang di TPA Manggala, dengan rencana pembangunan jalan layang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membuka akses jalan baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. 

Pembukaan akses baru guna melancarkan operasional bongkar muat sampah dan mengurai antrean armada.

Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan pembukaan dan penataan akses jalan menjadi langkah prioritas.

Ini dilakukan untuk mempercepat proses pembuangan sampah sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan TPA.

“Fokus kami saat ini adalah membuka dan melancarkan akses keluar masuk armada bongkar muat sampah di TPA Antang,” kata Helmy, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, sebelumnya armada pengangkut sampah harus mengantre panjang melalui pintu utama di sisi barat. 

Kini, DLH membuka jalur alternatif di sisi timur yang tembus ke bagian selatan sebagai jalur keluar kendaraan, sehingga arus bongkar muat menjadi lebih lancar.

Sejak akses baru dibuka, antrean armada diklaim berkurang.

Aktivitas bongkar sampah di TPA Antang berjalan lebih terkendali. 

Penataan ini dinilai efektif meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi penumpukan sampah.

Baca juga: Pegang Payung Sendiri di Tengah Hujan, Wali Kota Munafri Tinjau TPA hingga Jembatan Kajenjeng

Selain penataan akses, Pemkot Makassar juga telah melakukan pembebasan lahan di kawasan TPA Antang pada tahun anggaran 2025. 

Dari rencana awal 31 hektare di 22 bidang lahan, pemerintah berhasil membebaskan lebih dari 2,8 hektare dengan nilai anggaran sekitar Rp12 miliar.

“Tidak semua bidang memenuhi syarat administrasi dan teknis. Yang berhasil dibebaskan tahun ini lebih dari 2,8 hektare,” jelas Helmy.

Ia menegaskan, lahan yang dibebaskan merupakan tanah masyarakat yang sebelumnya telah digunakan untuk operasional TPA. 

Proses pembebasan dilakukan sesuai prosedur, melalui pengukuran BPN, penilaian appraisal independen, serta pendampingan Kejaksaan.

Untuk tahun 2026, DLH belum merencanakan pembebasan lahan lanjutan. 

Namun, hal tersebut masih bergantung pada kebutuhan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah ke depan, termasuk kemungkinan penerapan teknologi pengolahan sampah.

Di sisi lain, DLH Makassar juga terus memperkuat armada pengangkut sampah. 

Pada 2025, sebanyak 50 unit motor roda tiga, 9 unit dump truck, dan 2 unit mobil penyiram tanaman disiapkan untuk didistribusikan ke wilayah. 

Penambahan 9 dump truck kembali direncanakan pada 2026.

Helmy menegaskan, penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada TPA. 

DLH terus mendorong pemilahan sampah dari sumber, pengolahan sampah di tingkat masyarakat, serta penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) untuk menekan timbulan sampah yang masuk ke TPA Antang. 

Rp9,6 M untuk Jalan Layang TPA Manggala 

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar akan membenahi akses jalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kecamatan Manggala. 

Rencananya, akses akan dibangun dengan konsep jalan layang mengingat kepadatan tanah di area TPA tak memungkinkan. 

Kepala Dinas PU Makassar Zuhaelsi Zubir menyampaikan, tim telah melakukan uji sondir di lapangan

Uji sondir untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah .

Dari hasil uji tersebut, tanah keras TPA berada di kedalaman 30 meter karena tertumpuk sampah. 

"Jadi tidak bisa dibeton langsung karena tekstur tanahnya lembek, jangan sampai tenggelam atau tertimbun sampah jika dilalui armada sampah setiap hari," kata Zuhaelsi Zubir, Kamis (13/11/2025).

Puluhan tiang pancang akan berdiri untuk menopang jalan layang di TPA. 

Jalanan tersebut dibangun sepanjang 200 meter dengan lebar 6 meter. 

Dinas PU mengalokasikan anggaran Rp9,6 milliar untuk pembangunan jalan tersebut di 2026.

Sebenarnya, anggaran ini telah diakomodir dalam APBD Perubahan 2025.

Hanya saja waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan perencanaan dan pengerjaan fisik. 

"Karena justifikasi dari konsultan mengatakan dengan waktu dan kondisi yang tersisa tidak bisa, apalagi ini pancang, karena pabrikasi pancangnya. Harus konfirmasi juga ke suplier dan mereka tidak bisa (tahun ini)," jelasnya. 

Rencananya, proyek jalan ini akan di tender dini pasca APBD Pokok 2026 disahkan.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Siti Aminah