Petani - Nelayan Anggap Narkoba Jamu, Sulsel Peringkat 5 Nasional Kasus Terbanyak

Ringkasan Berita:

• Data BNN menunjukan peredaran narkoba di Sulsel sepanjang 2025 sebanyak 2.585 kasus dengan total tersangka  3.641 orang.
• Dari 29 pelabuhan di Sulsel, sembilan diantaranya pelabuhan tradisional yang berpotensi dijadikan jalur tikus para kartel narkoba.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peredaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya) di Sulawesi Selatan kian mengkhawatirkan.

Terbukti dengan kian maraknya kasus peredaran narkoba di provinsi berpenduduk 9,4 juta jiwa.

BNN mencatat, sepanjang 2025 ini, terdapat 2.585 kasus peredaran narkoba terungkap dengan total tersangka 3.641 orang, di Sulsel.

Angka itu menempatkan Sulawesi Selatan, sebagai provinsi kelima nasional terbanyak kasus narkoba.

Disusul, Jawa Barat pada posisi keempat sebanyak 3.144 kasus dan tersangka 3.996 orang.

Ketiga, Sumatera Utara sebanyak 5.540 kasus dan tersangka 6987 orang.

Kedua, Jawa Timur dengan jumlah 5.593 kasus dan tersangka 7.026 orang.

Dan posisi pertama, menempatkan DKI Jakarta dengan jumlah kasus 6.941 dan tersangka 9.392 orang.

Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulsel, Kombes Pol Ardiansyah mengaku prihatin atas kondisi itu.

Meski secara angka, jumlah pengungkapan kasus  terbilang meningkat.

Namun baginya, angka kasus itu adalah bukti kuat banyaknya peredaran narkoba di Sulsel.

"Itu bukan prestasi," ujar Ardiansyah saat rilis akhir tahun di kantor BNNP Sulsel, Jl Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selasa (30/12/2025)

"Tapi memang itu fakta. Yang kami sebutkan itu fakta, kami tidak menutup-nutupi," sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan Ardiansyah, maraknya kasus peredaran narkoba di Sulsel tidak terlepas dari banyaknya permintaan.

Ia mengatakan, pengguna narkoba saat ini tidak lagi menyentuh kalangan tertentu.

Meningkatnya jumlah permintaan itu, tidak terlepas dari paradigma pengguna yang menganggap narkoba adalah obat kuat.

"Beberapa hasil penyelidikan kami juga di semua kalangan mau petani, nelayan, baik itu di persawahan, di pesisir pantai dan lain sebagainya," ungkap Ardiansyah.

"Itu ada beberapa masyarakat yang menggunakan narkoba dan mereka tahu itu adalah jamu," lanjutnya.

Banyaknya permintaan itu, diperparah oleh banyaknya jalur pelabuhan tikus di Sulsel.

Dari 29 pelabuhan di Sulsel, sembilan diantaranya pelabuhan tradisional yang berpotensi dijadikan jalur tikus para kartel narkoba.

"Mereka melakukan berbagai cara untuk memasukkan narkotikanya melalui jalur-jalur (pelabuhan) non resmi. Kalau jalur resmi tentunya mereka khawatirkan adanya pemeriksaan," terang Ardiansyah.

Mayoritas barang haram yang masuk ke Sulsel lewat jalur tikus, kata Ardiansyah, berasal dari Malaysia dan juga DKI Jakarta.

Ardiansyah yang juga mantan Wadir Narkoba Polda Sulsel paham betul rantai pasok barang terlarang itu.

Ia mencontohkan rantai pasok narkoba dari jalur tikus yang ada di Malaysia hingga masuk ke Sulsel.

"Mereka menggunakan perahu kayu, kemudian sampai Nunukan, mereka menggunakan kapal Pelni untuk mengirimkan barangnya, apakah itu melalui kurir, apakah itu paket kemudian menuju ke Parepare," ungkapnya.

Dari skema penyaluran itu, mantan Kapolres Sinjai ini mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkot Parepare untuk memperketat pengawasan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Parepare untuk dibentuk BNNK di sana supaya bisa menekan peredaran masuknya barang itu melalui jalur laut," katanya.

Sepanjang 2025 ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, menangani 55 laporan kasus narkotika (LKN) dari target 20 LKN.

Dari 55 LKN itu, BNNP Sulsel menangkap 70 tersangka yang terdiri dari 58 laki-laki dan 12 perempuan.

38 diantaranya, berkas perkaranaya telah rampung atau P21.

"Dari 70 tersangka ada kurang lebih 10 bandar," terang perwira tiga melati ini 

Dari total kasus yang diungkap itu, BNNP Sulsel menyita barang bukti 17.509,33 gram ganja, 38.03 butir ekstasi, 3.147,2 gram sabu, 222.45 gram tembakau sintetis.

Selain penindakan, BNNP Sulsel juga berupaya menekan peredaran narkoba dengan berbagai upaya preventif.

Diantaranya pendirian desa bersih dari narkoba atau Desa Bersinar dan pendirian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di tiap kabupaten.(*)