DPRD Makassar Sorot Dugaan Intervensi dan Intimidasi dalam Pemilihan RT/RW

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar memunculkan banyak gejolak.

Gesekan antarwarga mulai terjadi.

Kelurahan diduga kuat berperan menentukan kandidat dalam kontestasi ini.

DPRD Kota Makassar merespons keresahan tersebut.

Komisi A Bidang Pemerintahan dan Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat menginisiasi pertemuan dengan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), camat, hingga lurah.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Makassar Supratman, A Pahlevi, Muchlis Misbah, Andi Makmur Burhanuddin, Tri Zulkarnain Ahmad, Andi Hadi Ibrahim, A Odhika, Adi Akbar, dan Meinsani Kecca.

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna Kantor Sementara DPRD Makassar, Jl Letjen Hertasning, Selasa (25/11/2025).

Suasana rapat sedikit tegang, legislator DPRD Makassar menyampaikan keluhan warga dengan penekanan tinggi.

Ketua DPRD Makassar Supratman misalnya, ia mendapat banyak laporan ada oknum datang ke kelurahan mengatasnamakan representasi wali kota untuk menekan atau mengintervensi agar mensosialisasikan kandidat tertentu.

"Saya yakin kepala BPM juga tidak tahu, bahkan Wali Kota pun mungkin tidak tahu, tapi di bawah, di belakang, saya jelaskan bahwa ketika ada orang-orang tertentu datang kita tidak perlu menyebutkan siapa langsung gemetar lurahnya. Karena dianggap ini adalah representasi Wali Kota," ungkap Supratman dengan tegas.

Temuan lainnya, ada intimidasi untuk mengurangi kandidat yang ikut dalam pencalonan Ketua RT/RW.

Peluang mereka dimatikan dengan mempersulit pemberkasan, selalu ada alasan untuk menghambat kandidat lain untuk maju.

"Ini butuh ketegasan, Pak. Jangan orang lain dipersulit, sementara orang tertentu dimudahkan," tegas Supra memperingatkan.

Gestur tubuh Supra dengan telunjuk beberapa kali diarahkan ke depan mengisyaratkan ketegasan dan kesungguhannya menyuarakan tuntutan warga.

Ia khawatir, pelaksanaan RT/RW dengan ragam konflik akan menambah perpecahan di Makassar.

"Di depan kita ini kondisi seperti tidak baik-baik saja. Kelompok-kelompok, kerusuhan di mana-mana. Jangan sampai Makassar jadi pecah lagi," ujarnya.

Ada banyak potensi kerusuhan bisa terjadi dalam pemilihan RT/RW jika tidak dipersiapkan dengan baik.

Termasuk masyarakat wajib pilih.

"Jika kita sepakat pemilihan bisa berjalan netral dan berkualitas, ayo kita jalankan. Jika siap sesuai ketentuan, ayo laksanakan. Tapi kalau tidak siap, jangan dipaksakan," tegas Supra lagi.

Legislator Demokrat Usul Pemilihan Ditunda

Hal sama disampaikan legislator Demokrat, Tri Zulkarnain Ahmad.

Ia mewanti-wanti kelurahan untuk tidak bermain-main dalam proses ini.

Tri menilai, perangkat pemerintah tidak siap menjalankan pemilihan.

Ia mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW ditunda.

"Kesiapan teman-teman dalam melaksanakan pemilihan ini belum siap. Yang pertama rasanya terkait masalah pendataan. Bapak Ibu sekalian, KPU saja punya anggaran pendataan, punya waktu yang lama untuk melakukan pendataan, itu karena masih kacau balau, apalagi teman-teman PJS ini," katanya.

Petugas di lapangan bahkan tak dibekali biaya operasional untuk melakukan verifikasi calon pemilih.

Selain itu, kata Tri, anggaran pengamanan juga tidak tersedia bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang akan berjaga di lokasi pemilihan.

“Kalau terjadi apa-apa di bawah, mereka bilang tidak ada anggaran pengamanannya, Pak. Apa solusinya?” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya anggaran konsumsi bagi petugas.

“Bagaimana orang mau mengawasi pemilihan kalau hanya dikasih makan satu kali,” tambahnya.

Laporan lain yang diterimanya adalah tidak adanya penyewaan tenda, padahal pemilihan digelar pada musim hujan.

"Jangan sampai itu menghalangi teknis pemilihan di lapangan nanti,” ucapnya.

Tri kemudian mencontohkan kasus di Kecamatan Biringkanaya.

Di salah satu kelurahan, jumlah DPT pada Pemilu Legislatif mencapai 22 ribu pemilih.

Jika dikonversi menjadi KK untuk pemilihan RT/RW.

Jumlahnya sekitar 9 ribu KK. 

Namun kelurahan tersebut hanya menerima dua rim kertas untuk mencetak undangan.

“Satu rim kan seribu lembar, bahkan ada yang 500. Kalau cuma dapat dua rim, berarti seribu undangan saja. Di mana logikanya?” tegasnya.

Karena banyak persoalan teknis itu, Tri mengusulkan agar penetapan calon tetap dilakukan hari ini.

Namun teknis pelaksanaan pemilihan ditunda 2–3 minggu.

“Waktu itu bisa digunakan memperbaiki pendataan, teknis, dan kesiapan di lapangan,” tutupnya. (*)