Driver Ojol Makassar Tolak Potongan Tarif dan Tawaran Karyawan Tetap

Ringkasan Berita:

• Ratusan driver ojek online (Ojol) se-Makassar demo di kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menuntut adanya wacana perubahan status dari mitra kerja menjadi karyawan tetap.
• Sebanyak 15 driver ojol diundang audiensi menyampaikan aspirasinya dihadapan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sulsel Setyawan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Massa aksi driver Ojek Online (Ojol) menyuarakan aspirasinya didepan Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (24/11/2025).

Mulai pukul 12.15 wita, para driver memarkir motor berbaris di jalur dari arah Jl Urip Sumoharjo ke Perintis Kemerdekaan.

Para driver berdiri menutup satu jalur sambil membentangkan spanduk.

Pengendara mobil dan motor dipaksa berhenti menyaksikan orasi.

Sementara tepat di depan pintu masuk Kantor Gubernur, Satu mobil pick-up dilengkapi pengeras suara terparkir.

Mobil ini jadi panggung orator menyuarakan keresahan.

Terdapat dua tuntutan utama para driver ojol.

Tuntutan pertama terkait rencana penurunan potongan tarif aplikasi.

Baca juga: Spanduk Save Ojol Berkibar di Kantor Gubernur Sulsel, Tolak Status Karyawan Tetap

Saat ini potongan tarif aplikasi diangka 20 persen, rencananya diturunkan menjadi 10 persen.

Secara presentase dinilai memang menguntungkan, namun di lain aspek ditolak driver ojol di Makassar.

"Potongan 20 persen kami dijamin aplikasi, kecelakaan, asuransi, orderan fiktif dijamin. Kalau potongan 10 persen berlaku, itu hilang," kata Hendrik driver ojol sembari duduk dengan suara lantang saat audiensi di ruangan milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sulsel.

Dalam audiensi tersebut, hadir Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sulsel Setyawan.

Perwakilan driver ada dari gojek, grab, maxim hingga shopeefood.

Sebanyak 15 driver ojol diundang masuk dalam pertemuan tersebut.

Tuntutan kedua, terkait pengalihan status dari mitra menjadi karyawan tetap.

Pengalihan status ini dinilai berpotensi menghilangkan lapangan pekerjaan.

Sebab disinyalir akan ada aturan mengenai batasan usia produktif dan minimal pendidikan.

"kita harus ingat Ojol di Makassar banyak yang tidak sekolah tidak punya ijazah, otomatis hal ini akan diberlakukan, ijazah SMA, usia maksimal. Kalau ditetapkan otomatis pengangguran akan terjadi," kata Hendrik.

Dua aturan ini disebutnya dibahas dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan ditetapkan akhir 2025.

Para driver ojol di Makassar pun menolak rencana kebijakan tersebut.

Sementara itu, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Ilham Surono Arif berjanji akan meneruskan audiensi ini.

"Kita akan sampaikan kepada pimpinan," kata Ilham Arif.

Pengendara mobil nampak risau dengan penutupan jalan.

Beberapa pengendara berdebat dengan driver ojol.

Meminta kendaraan umum diberikan kebebasan melanjutkan perjalanan.

Kini satu lajur sudah dibuka untuk pengendara.(*)