BPN Makassar Belum Ukur Lahan Sengketa GMTD vs Hadji Kalla

Ringkasan Berita:

• BPN Makassar mengaku belum melakukan constatering atas lahan 16 hektar yang diklaim GMTD dan dikembangkan PT Hadji Kalla. 
• JK mempertanyakan eksekusi tanpa pengukuran resmi, menyebut lahan itu dibelinya 35 tahun lalu. 
• GMTD mengklaim telah mengeksekusi lahan berdasarkan putusan pengadilan. Sengketa terus bergulir di tengah proses hukum yang belum tuntas.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar belum melaksanakan constatering atau pengukuran atas lahan diklaim PT GMTD sebagai objek eksekusi.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Makassar, Muh Natsir Maudu, saat ditemui di kantornya, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (7/11/2025).

Menurut Natsir, terdapat dua perkara hukum atas lahan seluas sekitar 16 hektar tersebut.

“Perkara perdata antara GMTD dan Manyomballang Dg Sosong sudah inkrah, itu yang ingin dieksekusi GMTD. Sementara perkara tun antara Mulyono dan GMTD masih kasasi,” ujarnya.

Natsir juga mengakui bahwa di atas lahan tersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla.

“Tanah yang dieksekusi GMTD ternyata di objek itu ada sertifikat HGB dari MP Haji Kalla,” jelasnya.

Baca juga: JK: Jangan Main-main, Ini Makassar!

Merujuk PP 18 Tahun 2021 Pasal 93 Ayat 2, sebelum eksekusi dilakukan, Panitera wajib mengajukan permohonan pengukuran (constatering) ke kantor pertanahan untuk memastikan letak dan batas tanah objek eksekusi.

“Kami sudah menerima surat permohonan, tetapi pelaksanaannya belum dilakukan,” ucap Natsir.

Lahan Belum Dieksekusi

Humas PN Makassar, Wahyudi Said menambahkan objek atau lokasi yang diklaim PT Hadji Kalla memiliki HGB.

Lokasi itu belum pernah dieksekusi. 

Ia merujuk pada informasi yang beredar di media sosial TikTok, menyebut ada empat sertifikat HGB atas nama PT Hadji Kalla.

 “Itu belum pernah dieksekusi,” tegasnya.

Wahyudi menambahkan, objek yang telah dieksekusi PN Makassar bukan bagian dari lahan diklaim Jusuf Kalla melalui empat sertifikat HGB tersebut.

“Jadi pada intinya, PN Makassar belum pernah melakukan eksekusi terhadap objek atau lokasi yang diklaim oleh PT Hadji Kalla,” katanya.

Terkait pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut telah mengirim surat ke PN Makassar, Wahyudi mengaku belum menerima surat tersebut.

“Sampai tadi kami cek pukul 10.00 Wita, belum ada surat itu masuk ke kami. Kami masih menunggu,” ujarnya.

Ia memastikan, jika surat tersebut tiba, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Kalau surat itu datang, tentu akan kami proses sebagaimana mestinya,” tutup Wahyudi.

Tribun-Timur.com telah mengonfirmasi hal ini ke Humas GMTD, Anggraini, namun belum mendapat tanggapan.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), juga mempertanyakan proses constatering sebelum eksekusi dilakukan.

“Perintah eksekusi dari mana? Itu harus didahului dengan pengukuran,” kata JK saat meninjau lahan proyek PT Hadji Kalla di Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu (5/11/2025).

“Mana pengukurannya, mana orang BPN, camat, dan lurah. Tidak ada semua,” lanjutnya.

JK menyebut lahan tersebut dibeli langsung dari ahli waris turunan Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu.

“Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD. Yang dituntut itu Manyomballang, penjual ikan. Masa punya tanah seluas ini?” ucapnya.

Ia menilai gugatan GMTD tidak menyasar PT Hadji Kalla dan menduga objek gugatan salah alamat.

“Objek ini saya punya. Salah objek. Katanya melawan Daeng Manyomballang, panggil dia mana tanahmu,” tegasnya.

JK hadir meninjau lahan bersama CEO PT Hadji Kalla, Solihin Jusuf Kalla, dan Direktur Finance dan Legal Kalla Group, Imelda Jusuf Kalla.

Ia siap melawan jika lahannya terus diganggu.

“Mau sampai manapun kita siap melawan ketidakadilan, ketidakbenaran itu,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said, menyebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengeksekusi lahan sengketa tersebut.

Eksekusi dilakukan Panitera dan Juru Sita PN Makassar pada Senin (3/11/2025), berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks.

“Kami bersyukur proses hukum berjalan adil dan transparan,” ujar Ali Said, Selasa (4/11/2025). (*)