Sudiang dan Barombong Jadi Pilot Project Urban Farming, Hasilnya jadi Bahan Dapur MBG

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Urban Farming milik Pemerintah Kota Makassar kian diseriusi. 

Pemkot Makassar baru saja menggelar rapat koordinasi tentang program Urban Farming tersebut di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (22/10/2025). 

Rapat dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Program ini melibatkan kerjasama lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. 

Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) jadi leading sector atau penanggung jawab program Urban Farming. 

Rencananya, Urban Farming di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate bakal jadi pilot project. 

Bukan hanya sebagai lahan pertanian, program ini akan terintegrasi dengan peternakan, perikanan hingga pengelolaan sampahnya menjadi maggot atau biopori. 

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad menyampaikan, masing-masing OPD ambil peran.

Dinas Lingkungan Hidup akan mengurusi pengelolaan sampahnya, Dinas Ketahanan Pangan akan membuat tempat penyimpanan hasil panen. 

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum mengurusi infrastruktur (drainase dan jalan). 

"Tadi petunjuk Pak Wali, disitu pakai beton berpori. Jadi air hujan langsung meresap," ucap Aulia Arsyad. 

Selanjutnya Dinas Perhubungan akan mengurusi kelistrikan kawasan urban farming tersebut. 

"Jadi semua terintegrasi di dalam dan nanti akan segera dibuatkan SK Wali Kota Terkait keterlibatan lima OPD tersebut," ujarnya. 

Urban farming ini tidak hanya sebatas pemanfaatan lahan sempit, tetapi akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat lokal. 

Urban farming sekaligus menjadi edu wisata bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam. 

Apalagi, urban farming tersebut juga akan memiliki greenhouse. 

*Rp8 Miliar Estimasi Anggaran Urban Farming 

Program ini dipastikan berjalan pada APBD Pokok 2026.

Pertemuan tersebut sekaligus membahas kebutuhan anggaran untuk menyukseskan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Kata Aulia, pembentukan satu urban farming di estimasi sekitar Rp4 miliar. 

Sehingga total mencapai Rp8 miliar untuk dua urban farming di Sudiang dan Barombong. 

Agar lebih maksimal, pengelolaan urban farming ini akan melibatkan sumber daya yang berpengalaman. 

Misalnya lulusan pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Karena kan kita butuh mereka bisa lakukan juga penelitian untuk mengembangkan benih-benih baru Jadi nanti mereka didukung oleh petugas demplot Jadi ada seperti tenaga lepas untuk membantu bersih-bersih di situ. Jadi fokus untuk tempat riset juga," paparnya. 

Tergetnya, hasil produksi urban farming ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan bahan dapur Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming. 

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas.

Katanya, potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern. 

Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern.

"Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal dua unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat," katanya.

Strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban. (*)