Pemilihan RT/RW Makassar Segera Digelar, Anggota DPRD Minta Awasi Penyaluran Bansos

TRIBUN-TIMUR.COM,  Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menyoroti pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang adil dan tepat sasaran menjelang pemilihan Ketua RT dan RW di Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa data bansos tidak boleh dipolitisasi, apalagi dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Data bansos jangan sampai dipolitisasi. Betul-betul harus berdasarkan siapa yang berhak dan tidak. Supaya masyarakat percaya,” kata legislator dari Partai Hanura, sELASA (14/10/2025).

Menurut Muchlis, Ketua RT dan RW yang terpilih nanti harus menjadi pelayan masyarakat, bukan alat politik.

Ia menekankan pelayanan kepada warga, termasuk penyaluran bansos, harus dilakukan secara merata dan tidak tebang pilih.

“Ketua RT/RW itu harus adil. Jangan pilih kasih. Kalau ada bantuan, prioritaskan masyarakat miskin tanpa lihat latar belakang politik,” ujarnya.

Muchlis juga meminta proses pemilihan RT/RW tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Masyarakat diminta memilih calon berdasarkan integritas dan kepeduliannya terhadap lingkungan, bukan karena tekanan atau pengaruh politik.

"Biarkan masyarakat menilai mana yang layak jadi perwakilan mereka. Jangan ada intervensi,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemimpin di tingkat akar rumput harus memiliki kualitas yang mencerminkan pelayanan publik yang baik, cepat, bersih, dan menjaga keamanan lingkungan.

Sebagai informasi, aturan pemilihan Ketua RT dan RW tertuang dalam Perwali Makassar Nomor 19 Tahun 2025.

Salah satu pasalnya melarang pejabat sementara (Pjs) untuk ikut dalam kontestasi, sekaligus mengatur syarat usia dan masa jabatan.

Dengan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap pemilihan RT/RW, Muchlis berharap seluruh tahapan berjalan jujur, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.

"Pemilihan boleh ramai, tapi jangan sampai kepercayaan warga rusak karena bantuan sosial dimainkan," katanya. 

Pemilihan RT

Agenda pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar masih persiapan teknis. 

Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sedang menggodok petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemilihan. 

Camat Rappocini, Aminuddin menyampaikan, pihaknya masih menunggu jadwal pasti dari BPM terkait tahapan pemilihan. 

Setidaknya, Juklak dan juknis tersebut harus rampung sebelum sosialisasi dilaksanakan. 

Dokumen tersebut akan mengacu pada peraturan wali kota (Perwali) tentang Tata Cara Pemilihan Ketua RT/RW.

"Meskipun sudah ada perwali, tapi harus ada juknis dan juklak yang mengatur secara detail," ucap Aminuddin.  

"Nanti akan ada banyak pertanyaan, juklak itu akan memperjelas bagaimana mekanismenya," sambung Aminuddin. 

Katanya, sosialisasi akan lebih dulu dilakukan di kecamatan. 

Sosialisasi dilaksanakan BPM bekerjasama Bagian Hukum Setda Pemkot Makassar. 

Setelah tuntas di kecamatan, selanjutnya sosialisasi akan dilanjutkan ke tingkat kelurahan dengan melibatkan masyarakat. 

"Bahan sosialisasi yang disampaikan ke BPM dan Hukum itulah yang diedarkan, disamakan pemahamannya ke tingkat bawah," tuturnya. 

Harapannya, agenda ini berjalan baik tanpa ada cekcok di masyarakat. 

Diketahui, 4.965 Ketua RT akan dipilih pada tahun ini, mekanismenya satu suara satu KK. 

Kecamatan Rappocini tercatat sebagai daerah paling banyak jumlah RTnya, yakni 573.

46.783 perwakilan masyarakat akan menentukan pilihannya untuk memilih sosok Ketua RT. 

Disusul Kecamatan Tamalate 565 RT dengan 58.442 pemilih. 

Selanjutnya Biringkanaya 545 RT dengan jumlah pemilih 65.535.

Kepualauan Sangkarrang, tercatat sebagai wilayah paling kecil jumlah RT nya, hanya 57.

4.443 warga Sangkarrang akan mewakili suara dari 15.099 penduduk. (*)