Dermaga Jadi Tempat Mediasi Warga, Ketua RW Kodingareng Minta Posko Khusus

Ia meminta adanya pengecualian untuk wilayah kepulauan, mengingat kondisi pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya tamat SD atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali.

“Kami berharap syarat pendidikan ini bisa dipertimbangkan ulang untuk Sangkarrang. Banyak warga yang sebenarnya layak memimpin, tapi tidak bisa mencalonkan diri karena terbentur aturan pendidikan formal,” kata Andi Asdhar.

Ia menambahkan, wilayah Sangkarrang hanya memiliki lima SMP dan satu SMA, dengan kondisi fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Meskipun ada sebagian masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, tidak semuanya berminat untuk terlibat dalam kepengurusan RT/RW.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi milenial dan Gen Z untuk mencalonkan diri, tapi jangan sampai syarat SMP malah membatasi warga lain yang sebenarnya punya kapasitas,” ujarnya.

Andi berharap pemerintah kota mempertimbangkan kekhususan geografis dan sosial di wilayah kepulauan seperti Sangkarrang dalam menetapkan regulasi, agar seluruh lapisan masyarakat tetap bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi lokal.