SMAN 5 Makassar Bentuk Tim Pantau Makanan Bergizi Gratis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) meminta seluruh kepala sekolah membentuk tim internal untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala SMAN 5 Makassar, Sudirman Kadir, mengaku telah membentuk satuan tugas sejak awal tahun ajaran 2025/2026.

“Satuan tugas makanan bergizi gratis itu di SMAN 5. Kita sudah bentuk. Ada ketuanya, sekretaris, koordinator, dan koordinator setiap kelas,” jelas Sudirman kepada Tribun-Timur.com, Jumat (3/10/2025).

Tim ini terdiri dari guru dan staf sekolah.

Mereka bertugas memantau pelaksanaan MBG setiap hari, mulai dari kedatangan paket makan, distribusi ke tiap kelas, hingga pengembalian omprengan.

“Jadi kelas 2 ada yang koordinir, kelas 1 ada yang koordinir, kelas 3 ada yang koordinir,” lanjutnya.

Satgas juga memantau kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa. Sudirman menyebut keberadaan tim ini membantu penyaluran berjalan terstruktur.

“Tidak ada kendala pada saat kita penyaluran kepada anak-anak,” ujarnya.

Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menegaskan tim internal sekolah harus memastikan penyajian makanan sesuai standar.

Ia ingin Standar Operasional Prosedur (SOP) dari dapur dikontrol hingga makanan sampai ke siswa.

“Jangan sampai SOP di dapur sudah berjalan sesuai aturan, tapi kita di sekolah membiarkan. Makanan didistribusi lalu disimpan, bagaimana kontrolnya, siapa yang jaga. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelas Iqbal.

Ia meminta seluruh sekolah membentuk tim pengawasan agar MBG berjalan sesuai SOP dan meminimalisir risiko keracunan.

“Saya tugaskan kepala sekolah membentuk tim internal supaya SOP mereka bekerja, menjaga higienitas makanan dari dapur hingga ke sekolah,” lanjutnya.

Kasus keracunan akibat MBG memang meningkat. Di Sulsel, kehebohan terjadi di MAN 3 Makassar setelah siswa menemukan ulat di menu MBG.

Belatung juga ditemukan di tempe dan pisang yang disajikan di SMAN 5 Bulukumba dan SDN 249 Daloba, Kecamatan Kajang, Bulukumba.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak tegas mencegah kasus serupa.

Menurut Fatma, BGN wajib mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasil monitoring bisa menjadi dasar untuk menindak SPPG yang tidak patuh SOP.

“Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified,” ucap Fatma, Rabu (1/10/2025) malam.

Ia menyebut tata kelola dan peralatan yang tidak memenuhi SOP menjadi penyebab utama kasus keracunan MBG.

“Manajemen dan peralatan yang tidak standar, tentu cerminan SPPG yang tak siap dan tak layak, serta pemicu terjadinya KLB (kejadian luar biasa),” katanya.

Data BGN mencatat 6.517 orang mengalami keracunan MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah Indonesia.

“Khusus di Sulawesi Selatan, kami tidak mau ada kejadian luar biasa atau keracunan MBG,” ujar Fatmawati.

Ia juga meminta masyarakat tetap percaya pada upaya pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan MBG. (*)