Akademisi UNM Ingatkan Bangun Mental Usaha Supaya Uang Negara tak Sia-sia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Koperasi Merah Putih (KMP) sudah dua bulan diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Jumlahnya KMP 80.081 tersebar di desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Kehadiran KMP diharap menjadi lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyedia layanan simpan pinjam di tingkat desa, kelurahan.

Dapat pula memberikan akses pendanaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online ilegal (pinjol), tengkulak, dan rentenir.

Di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), KMP berjumlah 3.059 unit.

Terdiri 22.66 KMP desa dan 739 KMP kelurahan.

Baca juga: Koperasi Merah Putih Makassar Numpang di Kontainer

Namun, hingga sekarang baru 38 KMP beroperasi di Sulsel. 

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM), Andi Dewi Angreyani menyebut, kehadiran KMP sangat penting sekarang ini.

KMP sering diposisikan bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi juga gerakan sosial-ekonomi yang mengusung nilai kemandirian, kebersamaan, dan semangat nasionalisme.

Selain itu, KMP diharapkan hadir sebagai wadah kolektif, biasanya melibatkan masyarakat kecil, UMKM, petani, nelayan, atau pekerja informal.

Kehadiran KMP di banyak daerah ditujukan untuk menyediakan akses permodalan, distribusi barang, hingga layanan konsumsi harian.

Sehingga menyeimbangkan dominasi pasar bebas dan kapitalisme yang sering tidak berpihak pada rakyat kecil.

Jika melihat hasil penelitian saat ini, ungkap dia, banyak pelaku UMKM, petani, dan pekerja rentan masih kesulitan modal, akses pasar, dan daya tawar.

“Kehadiran koperasi (termasuk KMP) bisa menjadi solusi kolektif. Jadi untuk sementara kita sepakat sasaran utama KMP ini adalah UMKM,” ungkapnya melalui keterangan tertulis diterima Tribun-Timur.com, Rabu (24/9/2025).

Andi Dewi menjelaskan, UMKM perlu menjadi sasaran KMP karena merupakan tulang punggung ekonomi.