FGD FISIP Unismuh: Data Akurat Kunci Bangun Makassar Tangguh Hadapi Perubahan Iklim
Diskusi mengusung tema "Integrasi Big Data Kebencanaan dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim di Kota Makassar"
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidrap menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Diskusi mengusung tema "Integrasi Big Data Kebencanaan dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim di Kota Makassar".
Acara berlangsung di Ruang Rapat Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (18/9/2025).
Sejumlah narasumber kunci: Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Makassar Dody Agriyanto, Sekretaris Bappeda Kota Makassar Muh Fuad Arfandi, serta perwakilan BPBD Makassar.
FGD dipandu langsung oleh Dekan FISIP Unismuh, Dr. Andi Luhur Prianto.
Moderator FGD, Andi Luhur Prianto, menegaskan tujuan utama kegiatan ini adalah merumuskan model tata kebencanaan berbasis mitigasi perubahan iklim.
“FGD kita hari ini untuk merumuskan model tata kebencanaan mitigasi perubahan iklim. Diskusi kita ini jadi pengumpulan data penelitian kami dalam konteks integrasi data,” kata Luhur.
Ia menekankan pentingnya produk riset yang bisa langsung digunakan oleh organisasi perangkat daerah.
“Kadang ada problem konsolidasi data, biasa ada misleading. Kita harap produksi pengetahuan bisa memastikan produk riset digunakan dalam kebijakan organisasi leading sektor,” tambahnya.
Brida Siap Satukan Riset
Peneliti Brida Kota Makassar, Dody Agriyanto, memaparkan peran penting kelembagaan baru tersebut dalam mendukung mitigasi iklim.
“Makassar kota pertama dapat izin bentuk Brida karena sudah terpisah dari Bappeda. Kemarin akhirnya kepala Brida sudah dilantik secara definitif,” ujarnya.
Dody menilai sektor energi dan sampah masih menjadi penyumbang utama emisi di Makassar.
“Prioritas intervensi kita adalah energi dan pengelolaan sampah. Kita alami rutin tiap tahun banjir, perubahan tata guna lahan, air laut naik. Ini faktor sangat rentan terjadi di Makassar,” jelasnya.
Ia menambahkan, data harus menjadi dasar kebijakan.
“Mitigasi iklim fair pengetahuan, pengetahuan lahir dari data, dan data jadi cahaya bagi kebijakan bijak,” tegas Dody.
Data Jadi Dasar Perencanaan
Sekretaris Bappeda Makassar, Muh Fuad Arfandi, menekankan pentingnya integrasi data dalam perencanaan pembangunan.
“Perencanaan pembangunan memang perlu basis data terpadu. Integrasi data dasar utama bagi kita perencanaan berbasis bukti. Perlu data valid, akurat mitigasi bencana,” ujarnya.
Fuad menilai perubahan iklim semakin memperburuk intensitas bencana. “Kondisi kita kota rawan bencana, baik itu banjir rob maupun gelombang tinggi. Perubahan iklim memperburuk intensitas bencana,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ahmad Ismunandar, kebijakan pemerintah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dijalankan dalam tiga tahap utama.
“Ada mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” ujar Ahmad Ismunandar.
Menurutnya, meski beberapa kejadian seperti kebakaran di Makassar kerap terjadi setiap hari, hal tersebut belum seluruhnya dikategorikan sebagai bencana dalam data nasional.
FGD ini menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, dalam membangun Makassar sebagai kota tangguh menghadapi perubahan iklim.
“Visi besar Kota Makassar adalah menjadi kota berketahanan dan tangguh menghadapi situasi bencana,” pungkas Andi Luhur.
Derita Nakes Belasan Tahun Mengabdi Kini Terancam Diberhentikan |
![]() |
---|
PSM Makassar Wajib Menang Lawan Persija, Fans Juku Eja: Bermainlah Sepenuh Hati |
![]() |
---|
UPT PPSKW Mattirodeceng Gelar Edukasi Kesejahteraan Sosial di SMK Mutiara Ilmu Makassar |
![]() |
---|
Pemkot Makassar Siap Bersih-bersih Massal di Rumah Ibadah, Sekolah, dan Fasilitas Publik |
![]() |
---|
Sidang Gugatan Rp800 Miliar ke Polda Sulsel Dimulai 25 September 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.