Kader Gerindra Mundur dari DPR RI, Komunikolog Unhas: Wujud Hukuman Politik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendapzt respon dari Komunikolog Unhas Dr Hasrullah.

Komunikolog berasal dari kata communication + logos, berarti ahli dalam bidang komunikasi.
Istilah ini digunakan untuk menyebut ilmuwan, peneliti, atau praktisi yang fokus pada kajian ilmu komunikasi.
Dalam beberapa literatur internasional, istilah communicologist lebih sering dipakai.

Communicology adalah kajian tentang proses komunikasi manusia, baik verbal maupun nonverbal, dengan pendekatan fenomenologi, semiotika, hingga retorika.

Seorang komunikolog berarti orang yang menekuni bidang ini: dosen, peneliti, akademisi, atau pakar komunikasi.

Di Indonesia, istilah “komunikolog” kadang dipakai oleh akademisi ilmu komunikasi untuk menegaskan profesi ilmuwan komunikasi (seperti “sosiolog” bagi ahli sosiologi).

Dalam konteks internasional, communicologist sering dipakai dalam konferensi akademik, jurnal komunikasi, dan asosiasi profesional.

Komunikolog Indonesia yang sering meramaikan media mainstream antara lain Effendi Gazali dan Hasrullah. Kedua bersahabat. 

Dr Hasrullah yang juga dosen Ilmi Komunikasi di Fisipol Universitas Hasanuddin itu menilai keputusan mundurnya Rahayu Saraswati merupakan bentuk hukuman publik.

Hukuman itu muncul akibat ucapan kontroversial yang sempat viral.

Menurut Hasrullah, persoalan yang menjerat Saraswati bukan hanya soal potongan video terkait istilah “mental kolonial” yang ramai di media sosial.

Tapi juga rangkaian gerak-gerik yang beberapa kali menimbulkan kegaduhan.

“Jadi saya memang kuat dugaan, waktu itu ada protes keras, tapi tidak tertuju ke sana karena ini kan keluarganya Pak Prabowo. Sehingga tidak sempat disorot media. Nah, alasan lain kemudian muncul lagi soal mental kolonial itu," kata Hasrullah kepada Tribun-Timur,com, Kamis, 11 September 2025.

"Sebenarnya ini soal kematangan seorang politisi, apalagi duduk di Senayan. Kematangan berbicara dan tampil di depan publik sangat menentukan,” tambah Hasrullah.

Ia menilai fenomena yang dialami Saraswati belakangan ini memperlihatkan bahwa panggung politik nasional kian panas dan sensitif.

Publik, kata Hasrullah, kini menjadi hakim yang lebih tegas dibanding lembaga formal.

“Hukuman publik itu lebih keras daripada hukuman penjara. Karena menyangkut pencitraan, menyangkut nama baik keluarga, sikap, dan tabiat," ungkapnya.

Baginya, seorang politisi harus hati-hati berbicara di depan publik, karena narasi bisa berbalik arah.

Meski demikian, Hasrullah mengapresiasi langkah Saraswati yang secara terbuka meminta maaf dan mengundurkan diri.

Menurutnya, sikap itu bisa menjadi contoh positif bagi wakil rakyat lainnya.

“Kalau ada wakil rakyat yang sadar dirinya membuat kesalahan di depan publik lalu mundur, itu patut diapresiasi. Ini pelajaran bukan hanya untuk DPR pusat, tapi juga masyarakat agar hati-hati. Peluru panas bisa berbalik arah menembak kita,” tegasnya.

Lebih jauh, mengingatkan sangat penting menjaga maruah sebagai wakil rakyat.

DPR, katanya, tidak boleh berlawanan dengan rakyat, apalagi mengeluarkan pernyataan yang bisa menyinggung publik.

“Politisi harus sadar, wakil rakyat itu representasi rakyat. Jadi etika berbicara di depan publik harus dijaga. Saya kira pengunduran diri Saraswati ini jadi pelajaran terbaik," kata Hasrullah.

"Bahkan, mestinya ada anggota DPR lain yang melakukan hal sama jika tabiatnya serupa,” tambah dia.

Dalam podcast yang ditayangkan sekitar Februari 2025, Rahayu sempat menyebut bahwa banyak pelaku UMKM “hanya sekadar mencari penghasilan tambahan” dan kurang memiliki visi kewirausahaan inovatif. 

Potongan dari pernyataannya tersebut kemudian menjadi viral dan dinilai oleh publik sebagai merendahkan atau mengecilkan usaha para pelaku UMKM yang sedang berjuang. 

Karena ungkapan itu dianggap menyakiti banyak pihak, terutama masyarakat dan pelaku UMKM, Rahayu Saraswati kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. 

Lalu dia menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. 

Fraksi Gerindra menghormati keputusannya dan menyatakan akan memproses pengunduran diri tersebut berdasarkan mekanisme yang diatur dalam undang‐undang serta peraturan partai. 

Sementara itu, sampai proses pengunduran diri resmi selesai, Rahayu Saraswati dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI.(*)