Jenguk Satpol PP Korban Demo Rusuh di Makassar, Wamen HAM Respon Desakan PBB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, merespon desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengusut kasus pelanggaran HAM pada demo rusuh Indonesia, Agustus (2025).

Respon itu ia sampaikan ke awak media usai menjenguk anggota Satpol PP Kota Makassar, Budi Hariyadi.

Budi adalah korban kerusuhan pembakaran dua gedung DPRD di Kota Makassar, Jumat-Sabtu 29-30, Agustus 2025.

Personel pamong praja itu, pun saat ini masih terbaring di ruang perawatan RS Primaya, Makassar akibat kerusuhan itu.

Pada kesempatan itu, Mugiyanto menyampaikan keprihatinan terhadap apa yang dialami Budi.

Mugiyanto menegaskan, pemerintah melalui Kementerian HAM sudah melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu permintaan dari PBB.

"Ya, kita sedang melakukan itu," Mugiyanto dihampiri awak media didampingi Kepala Kanwil Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek di RS Primaya, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (4/8/2025).

"Kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari PBB pun kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut," lanjutnya.

Mugiyanto menjelaskan, pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk menangani kasus kekerasan maupun pelanggaran HAM.

Ia mencontohkan kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob, di Jakarta.

Menurutnya, kasus itu sudah ditangani Mabes Polri secara terbuka, bahkan disiarkan langsung.

"Affan itu kan sudah diselidiki secara terbuka, online, live. Kementerian Hak Asasi Manusia ikut memantau selain Kompolnas dan Komnas HAM," ucap Mugiyanto.

"Dan saya pikir putusan sudah diberikan, putusan etik, sudah diberhentikan. Saya pikir dalam hal itu kita sudah menjalankan apa yang harus dilakukan," sambungnya.

Terkait desakan PBB, Mugiyanto kembali menegaskan posisi pemerintah. Pihaknya telah bergerak sebelum adanya desakan tersebut.

"Jadi, soal PBB, ya tadi sudah saya sampaikan tanpa diminta pun, kami sebagai negara, pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang menghormati Hak Asasi Manusia, demokrasi," sebutnya 

Ia juga menekankan bahwa investigasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan pihaknya siap hadir dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada akhir September 2025.

"Dan kalau dirasa perlu, kami nanti akan datang ke Jenewa, ke sidang Dewan HAM PBB pada akhir bulan ini," tuturnya 

Mugiyanto bilang, Presiden Prabowo juga menegaskan kepada Polri agar berpegang pada ICCPR atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

"Itu yang mengatur tentang jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, tapi harus dilakukan secara damai. Itu sudah dijamin oleh pemerintah, kita menghormati, kita melindungi," bebernya.

ICCPR adalah singkatan dari International Covenant on Civil and Political Right.

ICCPR bertujuan mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.(*)