Kapolres Takalar: Semua Pihak Jaga Kondusifitas Daerah

‎TRIBUN-TAKALAR.COM - Kapolres Takalar AKBP Supriadi Rahman menghimbau semua pihak agar tetap menjaga kondusifitas keamanan.
‎
‎Alumni Akpol 2003 ini berharap para pihak tidak terpancing melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum.
‎
‎Mantan Kapolres Alor NTT ini mengatakan penyampaian aspirasi di depan umum adalah hak setiap warga negara.
‎
‎Tapi ia mengingatkan penyampaian aspirasi itu harus sesuai dengan koridor hukum.
‎
‎"Penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Mari bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujarnya, dihubungi, Minggu (31/8/2025).
‎
‎Lanjut, Supriadi Rahman mengatakan tindakan anarkis hanya menyebabkan kerugian di masyarakat dan dapat menimbulkan korban jiwa.
‎
‎"Aspirasi akan lebih bermakna jika disampaikan secara tertib tanpa mengganggu kepentingan umum," ucapnya.
‎
‎Sementara Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Takalar, Muhammad Kasim menyampaikan bela sungkawa dan luka mendalam atas insnyawa kerusuhan dan ketauan yang merenggut beberapa nyawa.
‎
‎"Segala ketiadaan menggores luka dan menciptakan kesedihan pada diri kita semua," katanya.
‎
‎Dengan situasi ini, Menurut Kasim, semua pihak harus menahan diri, agar tidak bertambah korban jiwa dan kerugian material.
‎
‎Menahan diri, kata Kasim, tidak menggugurkan dan menghilangkan gelombang tuntutan.
‎
‎Melainkan merapikan kembali poin-poin tuntutan agar tidak terciderai dan disusupi oleh kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu.
‎
‎Kasim menilai, melanjutkan eskalasi konflik saat ini hanya akan berdampak buruk tanpa pencapaian tuntutan politik masyarakat. 
‎
‎"Ini langkah terbaik kita untuk saat ini, untuk menghindarkan diri dari balkanisasi dan penghakiman sesama rakyat," ucapnya.
‎
‎Tapi Kasim mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk tetap memberi perhatian penuh pada tuntutan masyarakat.
‎
‎"Kacau balau di negeri ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, serta DPR sebagai mandataris menciptakan sekat dengan rakyat baik dari ucapan, tindakan maupun kebijakan," ucapnya.

‎Kasim mendorong pemerintah dan DPR mendengar, mengevaluasi, dan berbenah diri. 
‎
‎"Kita jaga kondusifitas, tapi poin tuntutan rakyat tidak boleh hilang, kita kawal dan jaga bersama hal itu," ucapnya.