Zona Kuning Integritas Korupsi, Legislator Ingatkan Pemkab Luwu Waspada

Ringkasan Berita:

• Dari 24 kabupaten dan kota, ditambah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu berada di posisi ketujuh, KPK memberi angka penilaian integritas 76.44.
• Skor itu, membuat Kabupaten Luwu berada di posisi zona kuning, atau waspada.
• Anggota DPRD Luwu, Summang menilai, skor SPI yang dikeluarkan KPK dipengaruhi rekam jejak korupsi di daerah.
• Legislator Partai Demokrat itu merasa miris, sebab 5 tahun belakangan, sejumlah kasus korupsi didapati di Luwu.

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Survey Penilaian Integritas-Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI-KPK) tahun 2025 menempatkan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dalam posisi cukup baik.

Dari 24 kabupaten dan kota, ditambah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu berada di posisi ketujuh.

KPK memberi angka penilaian integritas 76.44.

Skor itu, membuat Kabupaten Luwu berada di posisi zona kuning, atau waspada.

Anggota DPRD Luwu, Summang menilai, skor SPI yang dikeluarkan KPK dipengaruhi rekam jejak korupsi di daerah.

Legislator Partai Demokrat itu merasa miris, sebab 5 tahun belakangan, sejumlah kasus korupsi didapati di Luwu.

"Beberapa yang saya ingat tersandung kasus korupsi, pertama mantan Kadis Pertanian, mantan Direktur PDAM, mantan Pengurus KONI, kasus kepala desa, dan baru-baru ini Pegawai Kemensos di Luwu," bebernya saat dikonfirmasi wartawan Tribun-Timur Muh Sauki Maulana sekitar pukul 14.00 Wita siang di Belopa.

Kata Summang, deretan kasus korupsi harus menjadi bahan pembelajaran bagi kepemimpinan kepala daerah yang kini menjabat.

"Semoga di pemerintahan yang baru ini tidak terjadi lagi hal seperti beberapa kasus sebelumnya," tuturnya.

Baca juga: Lutra Terendah, Sulsel Kedua Terbawah: Indeks Kinerja Pencegahan Korupsi di Sulawesi Selatan Rentan

Ia menambahkan, perbuatan korupsi harus dimulai dari pembenahan karakter para pejabatnya.

"Karena ini soal moralitas," ujarnya.

Tak jauh berbeda, anggota DPRD Luwu, Andi Admiral Kaddiraja menyebut, Inspektorat Pemda Luwu perlu melakukan peningkatan pengawasan.

"Termasuk Pemda perlu melakukan peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan pendampingan," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu, Muhandas Ulimen, mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menangani sejumlah kasus dugaan korupsi di wilayahnya.