Daftar 15 ASN-PPPK Luwu Ikut Seleksi Komcad di Rindam XIV/Hasanuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membuka peluang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bergabung Komponen Cadangan (Komcad) TNI.

Komcad adalah sumber daya nasional (warga negara, sumber daya alam/buatan, sarana/prasarana) yang disiapkan sukarela untuk dimobilisasi guna memperkuat TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Diatur oleh UU No. 23 Tahun 2019, Komcad dilatih dasar militer, bukan wajib militer, dan berkedudukan di bawah Kementerian Pertahanan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah menerbitkan surat tentang keikutsertaan ASN sebagai komcad dalam mendukung upaya pertahanan negara.

Kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (Sulsel) Enrika mengatakan, daerah mengutus 15 orang ASN mengikuti seleksi Komcad.

Kata dia, proses rekrutmen Komcad TNI bagi ASN masih pada tahap Seleksi Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komcad Sulsel di Rindam XIV/Hasanuddin di Jl Malino, Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Demi kelancaran seleksi, lanjutnya, Bupati Luwu mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 090/64-Sek/Kesbang/II/2026.

ASN yang diutus akan ikut seleksi selama 7 hari.

Mulai dari keberangkatan 7 Februari hingga kembali pada 13 Februari 2026.

"Jadi tidak semua ASN ikut (pelatihan Komcad)," kata Enrika di sela acara buka puasa bersama di Rujab Bupati Luwu, Senin (2/3/2026) pukul 17.20 Wita sore.

Program Komcad

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan, keikutsertaan ASN dalam program Komponen Cadangan (Komcad) bersifat selektif, sukarela, dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

“Jadi, Komcad itu adalah bagian dari keikutsertaan pemerintah untuk kaitannya dengan bela negara," kata Rini di kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026), dikutip dari Kompas.id.