Air yang Tak Lagi Gratis

Ringkasan Berita:

• Setelah kawasan KIBA dan smelter beroperasi di Desa Papan Loe, warga mulai kesulitan air bersih. 
• Pemerintah desa menghadirkan sumur bor dengan pipa ke rumah-rumah, namun tetap berbayar dan menambah beban keluarga. 
• Banyak warga, seperti T (46), memilih membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari. 
• Kondisi ini diperparah gelombang PHK yang menimpa 1.962 pekerja sepanjang Desember 2024-November 2025, memaksa keluarga berjibaku menopang ekonomi.

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah adanya kawasan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dan smelter beroperasi, sejumlah warga mengaku mulai kesulitan air bersih.

Pemerintah Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang,  menghadirkan sumur bor yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah warga. Sumur ini menggunakan mesin celup, dan setiap rumah bisa menyalakan keran untuk mendapatkan air.

T (46), salah seorang warga, mengaku baru tiga hari pipa dari sumur bor dipasang di rumahnya. Namun, ia belum pernah menyalakannya.

“Air galon yang saya beli empat hari lalu belum habis,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025).

Sehari-hari, ia mengandalkan air galon untuk memasak. Setiap 5-6 hari sekali ia membeli lima galon seharga Rp20 ribu. Dalam sebulan, pengeluaran untuk galon mencapai Rp100 ribu.

Untuk air minum, ia membeli dos berisi 40 gelas plastik. Satu dos habis dalam tiga hari, sehingga dalam sebulan ia membutuhkan sekitar 10 dos dengan biaya Rp150 ribu.

Baca juga: Beban Ganda Perempuan di Sekitar Smelter

Kehadiran sumur bor ternyata bukan solusi. Warga tetap harus membayar Rp5.000 untuk setiap ton air yang digunakan. Jika hanya setengah ton, biayanya Rp2.500. Bahkan ada kabar biaya pemasangan pipa mencapai Rp300 ribu per rumah. 

“Kukira karena dari pemerintah gratis mi, tapi ternyata dibayar tongji,” keluhnya. Menurutnya, jika air itu benar diperuntukkan bagi warga, seharusnya tidak ada lagi biaya tambahan.

Baca juga: Nestapa Perempuan Bantaeng di Lingkar Smelter

Padahal, dulu sebelum ada smelter, T dan keluarganya tak pernah kesulitan air bersih. Ada sumur di depan rumah yang bertahun-tahun menjadi sumber kehidupan. Airnya jernih, bisa diminum, dipakai memasak, mandi, dan mencuci tanpa masalah. 

Namun, ia merasakan makin lama sumur itu tak lagi layak konsumsi. Kini, untuk mandi dan mencuci pakaian, masih terpaksa menggunakan air sumur itu, sementara untuk makan dan minum ia harus membeli.

“Mati mentong meki kalau pemerintah atau perusahaan diharap,” katanya dengan nada tinggi. 

Keluarga T hanyalah satu contoh kecil dari kenyataan pahit di kawasan itu. Sepanjang Desember 2024 hingga November 2025, tercatat 1.962 pekerja kehilangan pekerjaan.

Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan potret keluarga yang harus bertahan dengan segala keterbatasan.

Data LBH Makassar dan SBIPE Bantaeng menunjukkan, Desember 2024 ada 13 orang terkena PHK. Gelombang berikutnya terjadi pada Maret 2025 sebanyak 24 orang, April 73 orang, Agustus 218 orang, Oktober melonjak hingga 756 orang, dan November mencapai 860 orang. (Sukmawati Ibrahim)

Cerita lengkapnya baca di tribun-timur.com:

• Beban Ganda Perempuan di Sekitar Smelter 

• Nestapa Perempuan Bantaeng di Lingkar Smelter

• FOTO: Dari Petani ke Buruh Ikat, Perempuan Papan Loe Berjibaku Menopang Ekonomi Keluarga