Profesor Gizi: Karena Banyak Berburu Margin, Makan Bergizi Gratis Berubah Jadi Makan Beracun Gratis

TRIBUN-TIMUR.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menuai polemik.

Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, warga atau orangtua murid menemukan belatung di tempe salah satu menu MBG di Kecamatan Kajang.

Temuan ini menambah panjang daftar masalah yang menghantui program yang baru berjalan hampir 10 bulan tersebut.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Takalar pada Februari 2025, di mana 12 siswa SD dari tiga sekolah berbeda mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga akhir September 2025 tercatat 6.452 kasus keracunan yang diduga terkait MBG di berbagai daerah.

Sementara data resmi pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mencatat 5 ribu kasus keracunan sejak program diluncurkan.

Masalah lain yang dilaporkan antara lain makanan basi, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar, serta adanya dugaan mark-up anggaran belanja.

Baca juga: 8.649 Anak Keracunan MBG, Kepala BB Labkesmas Makassar: Kami Siap Lakukan Pemeriksaan

“Makanan Bergizi Gratis Jadi Makanan Beracun Gratis”

Pengamat Gizi Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Syam, menegaskan, program MBG telah melenceng dari tujuan awal.

“Awalnya untuk meningkatkan gizi siswa, kini berubah menjadi proyek. Banyak yang berburu margin (selisih antara keuntungan dan omzet), sementara masyarakat yang menjadi korban. Dari makanan bergizi gratis berubah menjadi makanan beracun gratis,” kata Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Gizi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas itu saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).

Ia menilai, persoalan pangan sangat sensitif karena rentan kontaminasi.

Untuk itu, standar Good Manufacturing Practice (GMP) wajib diterapkan. 

Baca juga: MBG Berulat Ditemukan di SMAN 5 Bulukumba, SPPG Klaim Sudah Tegur Dapur Bontorannu

GMP adalah pedoman produksi makanan yang menjamin keamanan, kelayakan, dan mutu pangan.

“Mulai dari bahan, air, proses pengolahan, pekerja, hingga distribusi ke sekolah harus bersih dan higienis. Kalau tidak, potensi kontaminasi bakteri E. coli dan kuman lain sangat besar,” jelas mantan Dekan FKM Unhas periode 2018-2022 itu.

Tidak Standar

Prof Aminuddin juga menyoroti standar lokasi dan fasilitas dapur MBG. Seharusnya, kata dia, dapur tidak boleh dekat TPA, saluran limbah, atau area yang memicu lalat.

Bangunan pun wajib memiliki dinding rata, atap kuat, ventilasi cukup, serta fasilitas sanitasi memadai.

“Pertanyaannya, sudahkah semua itu dipenuhi? Kalau tempatnya tidak layak, bagaimana mungkin makanannya bisa aman?” imbuh Ketua Umum Persatuan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) periode 2022–2026 itu.

Selain itu, ia menilai BGN tidak melibatkan cukup banyak tenaga ahli gizi.

Dari 10 pejabat teras, tidak satu pun berlatar belakang ilmu gizi.

Baca juga: Sejumlah Siswa Keracunan, Kepala Badan Gizi Nasional Ternyata Ahli Serangga Bukan Gizi

Bahkan, Kepala BGN Dadan Hindayana adalah akademisi IPB dengan keahlian serangga.

“Butuh ahli gizi, butuh dokter. Kalau diisi orang yang bukan bidangnya, wajar kalau banyak masalah,” tegasnya.

Kepala BGN dijabat akademisi IPB, Dadan Hindayana, yang merupakan spesialis entomologi atau ilmu serangga.

Ia menamatkan studi magister di Bonn, Jerman, dan meraih doktor di Leibniz Universität Hannover.

Posisi wakil kepala diisi oleh tiga nama dari latar belakang berbeda: Sony Sonjaya, perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen; Nanik S Deyang, wartawan sekaligus pegiat sosial-politik; serta Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, purnawirawan militer yang juga dikenal sebagai kader Gerindra.

Baca juga: Sejumlah Siswa Keracunan, Kepala Badan Gizi Nasional Ternyata Ahli Serangga Bukan Gizi

Jajaran berikutnya juga didominasi purnawirawan TNI/Polri dan birokrat.

Sarwono (Brigjen Purn) menjabat Sekretaris Utama, sementara Jimmy Alexander Adirman (Brigjen Purn) dipercaya sebagai Inspektur Utama.

Di level deputi, Tigor Pangaribuan yang berkarier di bidang sumber daya manusia (HR) memegang posisi Deputi Sistem dan Tata Kelola.

Kemudian ada Suardi Samiran (Brigjen Purn) di Deputi Penyediaan dan Penyaluran, Dadang Hendrayudha (Mayjen Purn) di Deputi Pemantauan dan Pengawasan, serta Nyoto Suwignyo, birokrat Kemendagri bergelar doktor IPDN, di Deputi Promosi dan Kerja Sama.

Menurut Aminuddin, ide MBG sejatinya luar biasa karena angka sarapan anak Indonesia masih rendah.

Namun pelaksanaan harus profesional, bukan politis.

“Ini soal kesehatan, soal nyawa. Jangan jadikan makanan sebagai komoditas politik. Jika salah kelola, taruhannya kehidupan,” katanya menandaskan.(*)