Halte Bus Rusak di Makassar, Pengamat: Pemerintah Harus Punya Komitmen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kondisi sejumlah halte Bus Rapid Transit (BRT) atau Busway Trans Mamminasata di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memprihatinkan.

Halte yang dibangun dengan anggaran Rp36,8 miliar tak terawat dan tak layak digunakan.

Material seperti pelat besi pijakan hilang, atap bocor, kaca pecah, serta dinding penuh vandalisme.

Kondisi ini membuat pengguna bus merasa tidak aman dan nyaman.

Pengamat transportasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Nur Syam, menyayangkan kerusakan dan keterbengkalaian halte bus.

Baca juga: Coretan, Karat, dan Atap Bocor! Halte Bus Mamminasata Memprihatinkan

Padahal, halte penting sebagai pendukung moda transportasi umum seperti Bus Mamminasata, Trans Sulsel, dan Damri.

“Secara umum memang lebih banyak yang mengalami hal yang demikian. Sekarang kan disayangkan kondisinya seperti itu,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com.

Ia menambahkan, halte rusak umumnya berada di jalan utama dan merusak estetika kota.

“Di sinilah membuktikan infrastruktur, khususnya halte, tidak terkoordinasi secara baik,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan halte membutuhkan komitmen menyeluruh dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Halte harus menjadi bagian dari infrastruktur publik, bukan sekadar kewenangan formal.

Selain itu, halte harus ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Sejatinya halte itu atau infrastruktur transportasi itu semua kalangan masyarakat, termasuk disabilitas dan lansia,” ucapnya.

Namun, mewujudkan akses nyaman bagi kelompok rentan masih butuh waktu panjang karena harus terintegrasi dengan infrastruktur lain.

“Untuk menuju halte perlu terkoneksi dengan trotoar, pedestrian, dan tempat penyeberangan,” katanya.

Libatkan Swasta

Revitalisasi halte bus rusak membutuhkan anggaran besar, sementara pemerintah mengalami keterbatasan dana.

Salah satu solusi adalah melibatkan pihak swasta dalam perbaikan halte.

Nur Syam mengatakan, jika menggandeng swasta, mereka pasti mempertimbangkan untung dan rugi.

Meski transportasi umum dijalankan pemerintah, peluang kerja sama tetap terbuka.

Swasta bisa memperbaiki halte, lalu mempromosikan produknya di dinding halte.

“Di dinding halte bisa diiklankan produknya, diatur sedemikian rupa supaya pembiayaan itu betul-betul swasta. Itu bisa dan di beberapa tempat sudah dilakukan,” pungkasnya. (*)