BNI dan IPPAT Perkuat Kerjasama Melalui Peluncuran KTA 3-in-1 di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus memperkuat sinergi strategisnya dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). 

BNI dan IPPAT resmi meluncurkan Kartu Tanda Anggota (KTA) berbasis Rekening Taplus Bisnis Combo Co-Brand yang dirancang khusus untuk seluruh anggota IPPAT bertempat di Hotel Claro Makassar, Senin (9/9/2024).

KTA inovatif ini memiliki fungsi 3-in-1, yaitu sebagai kartu identitas, kartu debit BNI, dan kartu TapCash.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Area Head II BNI Kantor Wilayah 07 Makassar, Bimawan Singgih Yulianto; Dept Head RBD BNI, Maruli Ricardo Pardede; Ketua IPPAT Sulawesi Selatan, Andi S. Pulaweng Salahuddin, S.H., M.Kn, serta segenap pengurus IPPAT Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Bimawan Singgih Yulianto menjelaskan bahwa kerjasama ini bertujuan agar seluruh anggota IPPAT dapat memanfaatkan fasilitas perbankan BNI secara optimal. 

"Dengan KTA ini, anggota IPPAT bisa menikmati layanan BNI seperti aktivasi Super App Wondr by BNI, jasa transaksi, kartu kredit, investasi, hingga pembiayaan kredit,” ungkap Bimawan.

Sementara itu, Ketua IPPAT Sulawesi Selatan, Andi S. Pulaweng Salahuddin, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BNI. 

"Kami berharap kerjasama ini memberikan manfaat besar bagi kedua pihak, terutama dalam memudahkan transaksi dan layanan keuangan bagi seluruh anggota IPPAT,” katanya.

BNI juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sosialisasi terkait produk-produknya, termasuk penawaran kartu kredit, aktivasi Super App Wondr, dan pembukaan rekening baru (New CIF). 

Dengan kerjasama ini, BNI berharap dapat menjadi mitra utama IPPAT dalam mendukung transaksi keuangan dan memberikan layanan yang lebih mudah dan efisien bagi anggotanya.

Peluncuran KTA 3-in-1 ini menandai langkah maju bagi IPPAT dalam meningkatkan kemudahan layanan perbankan bagi anggotanya, sekaligus memperkuat peran BNI sebagai mitra strategis di sektor hukum dan properti.