Mendagri Persilakan Kepala Daerah Pakai BTT Bantu KPU dan Bawaslu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kian dekat.

Para kepala daerah pun diinstruksikan mampu menyokong kinerja penyelenggara Pilkada yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) serentak se-Sulawesi, Kalimantan dan Maluku berpusat di Hote Claro Makassar, Rabu (26/6/2024).

"Pemda bantu KPU dan Bawaslu yang gak punya kantor, gudang, sarana prasarana, untuk daerah terpencil, pulau-pulau," jelas Tito Karnavian.

Data menunjukkan di Pulau Sulawesi, ada 87 satuan kerja (satker) KPU yang memiliki kantor.

Dari jumlah tersebut sebanyak 60 kantor milik sendiri, kemudian 19 kantor merupakan pinjaman.

Sementara 8 lainnya merupakan kantor yang disewa.

Berikutnya dari 87 satker KPU se-Sulawesi, 84 diantaranya punya gudang logistik.

Status milik sendiri 56 gudang, pinjam pakai 16 gudang serta 12 gudang sistem sewa.

Saat ini, dua kantor KPU dalam kondisi rusak berat yakni di Luwu dan Kolaka Utara.

Kantor KPU Luwu mengontrak di sebuah ruko.

Dalam membantu sarana dan prasarana KPU, Mendagri Tito Karnavian mempersilakan kepala daerah menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

Bila perlu, Tito mengaku siap menerbitkan edaran persoalan BTT.

Terpenting baginya, pelaksanaan Pilkada serentak bisa berlangsung sukses.

"Kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu. Gunakan dana reguler maupun BTT. Kalau butuhkan dasar hukum, saya akan buatkan edaran untuk buatkan BTT. Yang penting sukses kegiatannya," katanya.

Tito pun segera menginstruksikan para kepala daerah memantau kebutuhan KPU dan Bawaslu.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz