Sulsel Masuk IKP Kategori Rawan di Pilkada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam kategori sedang pada Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) di Pilkada.

Meskipun demikian, Bawaslu Sulsel diingatkan agar pengawasan tetap ditingkatkan demi mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenti dalam 'Sosialisasi Instrumen Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 berbasis data IKP' di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024) siang.

Lolly Suhenty sendiri mengapresiasi kerja keras Bawaslu Sulsel yang telah menunjukkan hasil yang baik dalam pengawasan Pemilu 2024.

"Sulsel itu menunjukkan kerja-kerja baik dari Bawaslu. Kalau kita merujuk pada IKP 2022 yang diluncurkan Bawaslu untuk Kerawanan Pemilu dan Pilkada, posisi Sulsel itu rawan rendah. 

“Tetapi mereka tetap kencang melakukan upaya pencegahan dan tidak terlena dengan status rawan rendah," ujarnya.

Lolly Suhenti juga menekankan, Bawaslu Sulsel sangat aktif dalam melaporkan pelanggaran dan melakukan pencegahan. 

"Bawaslu Sulsel sangat aktif melakukan pencegahan dan menjadi salah satu dari tiga besar yang aktif melaporkan pelanggaran secara online ke Bawaslu RI," tambahnya.

Dalam konteks ini, kata dia, penindakan yang dilakukan untuk menangani dugaan pelanggaran juga tinggi di Bawaslu Sulsel. 

Temuan-temuan Bawaslu Sulsel dinilai sangat aktif dalam pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran.

Baca juga: Survei Terbaru Pilwali Makassar: Appi-Indira Yusuf Unggul Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota

Sejalan dengan itu, Lolly memberikan apresiasi khusus kepada Bawaslu Sulsel. 

Di mana Bawaslu Sulsel jadi tuan rumah kegiatan sosialisasi tersebut.

Konsolidasi ini menghadirkan Bawaslu se-Indonesia Timur, Jakarta dan Sumatera Selatan (Sumsel). 

"Sehingga dalam kesempatan ini kami juga perlu apresiasi Bawaslu Sulsel, sehingga kami bikin kegiatan ini di Makassar," katanya.

Lebih lanjut, Lolly Suhenti menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan pemilihan akan berbeda-beda di setiap provinsi.