Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Udin Malik Kritik Penertiban PKL Berujung Ricuh, Harap Pendekatan Humanis

Penertiban PKL di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tayang:
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sudirman
Tribun-timur.com/ist
DPRD - Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr Udin Shaputra Malik, saat ditemui di Gedung sementara DPRD Makassar. Udin Malik sayangkan adanya kericuhan saat penertiban PKL. 

Ringkasan Berita:
  • Udin Shaputra Malik menyayangkan kericuhan saat penertiban PKL di Kelurahan Tamalabba. 
  • Ia menilai pendekatan humanis belum maksimal dan menegaskan penertiban tidak seharusnya berujung kekerasan.
  • Di tengah kondisi ekonomi sulit pasca Idulfitri, Udin meminta semua pihak menahan diri. 
  • Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk lebih fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil, bukan sekadar penataan estetika kota.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr Udin Shaputra Malik, menyayangkan kericuhan saat  penertiban pedagang kaki lima (PKL), Kamis (26/3/2026).

Penertiban PKL di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurutnya, insiden itu menunjukkan bahwa pendekatan humanis dalam penertiban belum berjalan maksimal.

"Biar bagaimanapun pemerintah ada benarnya, artinya mempunyai hak,”ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Namun langkah-langkah represif yang berujung pada kekerasan tidak seharusnya terjadi dalam proses penertiban.

“DPRD juga tidak ingin ada kericuhan seperti itu,” ungkapnya.

Baca juga: Komisi D DPRD Makassar Kawal Program Pete-pete Laut, Muchlis A Misbah: Semoga Tepat Sasaran

Udin Malik mengimbau semua pihak untuk menahan diri, terlebih suasana masih dalam momen Lebaran.

"Kedua, kondisi juga lagi susah. Daya beli masyarakat menurun, harga naik, inflasi di mana-mana, kemudian lapangan kerja juga berkurang,” ujarnya.

Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar mengalihkan fokus kebijakan, tidak hanya pada penataan estetika kota, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat kecil.

“Artinya pemerintah kota sudah harus mengalihkan fokusnya, bukan kepada pembenahan PKL dalam arti estetikanya, tapi lebih kepada bagaimana menguatkan ekonomi rakyat,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan agar sebelum penertiban, PKL diberikan waktu pembinaan yang cukup, misalnya selama satu tahun guna meningkatkan kapasitas dan kesiapan mereka.

“Saya sempat kepikiran kenapa sih sebelum digusur mereka itu tidak dikasih waktu satu tahun, dibina dulu," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik yang terjadi berpotensi meluas dan menimbulkan dampak berkepanjangan jika tidak segera ditangani dengan baik.

Udin Malik berharap ke depan penanganan PKL dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih bijak, dialogis, dan berorientasi pada solusi jangka panjang demi menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

Sebelumnya, kericuhan bermula saat excavator yang hendak menggusur deretan kios di samping Depo Pertamina, dihalau warga.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved