DPRD Makassar Dukung Program Prioritas Pemkot, Asal Tak Bertentangan Kepentingan Warga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar, Supratman, akan mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar sepanjang kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal itu diungkap oleh Supratman usai Perencanaan arah pembangunan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Penerbangan Daerah (RKPD) Kota Makassar 2027 di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Kamis (5/3/2026).

“Tadi kan Pak Wali sudah sampaikan ada empat poin prioritas utama nanti di 2025 itu, apakah sudah meng-cover semua layanan-layanan,” katanya.

Menurut dia, pemaparan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan yang menyinggung sejumlah persoalan mendasar di Kota Makassar.

“Saya pikir tadi dilengkapi, khusus kami yang di Makassar ini dilengkapi dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Gub,” ungkapnya.

Baca juga: Ketua DPRD Makassar Usul Proyek Waduk Baru Atasi Banjir di Manggala

Ia menilai program prioritas tersebut cukup komprehensif, terutama karena menyentuh persoalan klasik yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Manggala.

“Saya pikir ya kalau ini sudah cukup, cukup komplit untuk kita, terkhusus kami yang ada di Manggala. Hampir tadi seperdua yang disampaikan Pak Gub itu adalah pengembangan terkait dengan permasalahan klasik yang ada di Manggala, banjir, persampahan, dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Meski demikian, Politisi NasDem itu menegaskan DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan. 

Dukungan terhadap program pemerintah kota akan diberikan selama kebijakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Pasti kita akan men-support (Pemkot Makassar). Apa yang menjadi program pemerintah kota yang betul-betul untuk kemaslahatan dan lingkungan pasti kita akan support,” kata dia.

Namun ia mengingatkan, DPRD tidak akan ragu menyampaikan penolakan apabila program yang dijalankan dinilai tidak sejalan dengan kepentingan warga.

“Iya tapi kan tidak serta-merta, kalau misalnya ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat ya pasti kita bantah. Saya, kalau saya sih normal-normal aja, kalau tidak cocok untuk masyarakat jangan kita laksanakan,” jelasnya.

Baca juga: DPRD Makassar Minta Operasi Pasar Digencarkan, Cegah Permainan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengtakan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada empat pilar utama. 

Pertama, akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan. 

Kebijakan ini diarahkan pada percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berketahanan terhadap risiko bencana.

Fokus intervensi meliputi peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas antar wilayah.

"Termasuk revitalisasi dan integrasi sistem drainase untuk pengurangan genangan dan banjir, serta penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi," kata Munafri Arifuddin. 

Kedua, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Pembangunan Kota Makassar sebagai kota metropolitan harus memperhatikan prinsip ekologi demi menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Oleh karena itu, kebijakan diarahkan pada peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau.

Modernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan sumber daya manusia merupakan determinan utama daya saing daerah.

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penduduk agar memiliki daya saing tinggi, sehat, dan berkarakter. 

Selanjutnya, fokus kebijakan tahun 2027 diarahkan pada penurunan prevalensi stunting dan penguatan layanan kesehatan dasar.

Kemudian peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi, penguatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.

Keempat, transformasi pelayanan publik berbasis digital. 

"Transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan," tuturnya. 

Fokus kebijakan meliputi integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi.

Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan integrasi data kota dalam satu sistem Satu Data Makassar.

"Empat pilar utama kebijakan tersebut bermuara pada tujuan strategis yaitu terwujudnya Makassar yang unggul dan berkelanjutan," jelasnya. (*)