Andi Lukman Irwan: Buku Terbaru Prof Aminuddin Ilmar Tawarkan Konsep Neo-Debirokratisasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas) A Lukman Irwan menyoroti banyaknya persoalan tata kelola pemerintahan dan manajemen birokrasi yang masih terjadi saat ini.

Hal ini dikemukakan saat sebagai penanggap dalam peluncuran buku Kepemerintahan yang Baik karya Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Aminuddin Ilmar.

Karya terbaru Prof Aminuddin Ilmar dilaunching di Lantai 2 Red Corner Cafe, Jl Yusuf Dg Ngawing, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (25/5/2026).

“Banyak problem, banyak persoalan terkait tata kelola dan manajemen pemerintahan,” sebutnya.

Ia menyampaikan, dalam karya terbaru Prof Aminuddin Ilmar tersebut tak hanya membahas konsep good governance secara umum, tetapi juga menghubungkan tata kelola pemerintahan dengan legalitas tindakan pemerintahan.

Olehnya itu, konteks dan konsep pemerintahan yang baik itu tidak hanya diukur dan dipahami pada efektivitas jalannya organisasi pemerintahan. 

Baca juga: Bedah Buku Prof Aminuddin Ilmar, Abd Madjid Soroti Krisis Manajemen Pemerintahan

Jika melihat realita sekarang, capaian kinerja berjalan dari atas ke bawah.

Sebab, tanggungjawab merealisasikan tugas itu dari eselon tingkat atas, mulai proses perencanaan kinerja, perjanjian kinerja lalu ke eselon bawah melalui dialog kinerja. 

Dari situ, bisa dilihat kalau mengukur pemerintahan yang baik itu bukan hanya indikator kinerja pemerintahan, tapi pijakan legitimasi hukum, etik kekuasaannya, akuntabilitas hingga perlindungan terhadap hak warga negara. 

“Jadi, perspektif beliau (Prof Aminuddin Ilmar) saya kira betul-betul lompat. Jadi, kalau saya menyebutnya ini neo-debirokratisasi,” paparnya. 

Andi Lukman menyebut, loncatan pemikiran Prof Aminuddin Ilmar ini melihat organisasi pemerintahan saat ini terlalu formalistik dan tersentralisasi dalam mengukur kinerja organisasi.

Kondisi tersebut membuat organisasi pemerintahan berjalan sektoral, karena setiap instansi hanya fokus mengejar target indikator sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Akhirnya kalau kita lihat, organisasi pemerintahan sekarang cascading-nya tidak jalan, cross-cutting-nya tidak jalan,” sebutnya.

Ia menyebut gagasan yang ditawarkan buku Kepemerintahan yang Baik ini  bentuk neo-debirokratisasi, yakni lompatan paradigma yang melihat tata kelola pemerintahan tidak sekadar formalitas administrasi dan target birokrasi.

Dalam konteks itu, kepemerintahan yang baik harus berpijak pada aspek tindakan hukum pemerintahan, etika kekuasaan, akuntabilitas publik, dan perlindungan hak dasar warga negara.