Unhas Sudah Tetapkan Jadwal WFH, Kuliah Cuma 4 Hari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) ikut menerapkan kebijakn Work From Home (WFH).

Merespon kondisi krisis energi, pemerintah pusat memang menginstruksikan penyesuaian aktivitas pembelajaran.

Pemerintah pusat sudah mengumumkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

WFH bagi ASN diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.

Begitu juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengeluarkan edaran Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Surat Edaran (SE) Mendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026, perguruan tinggi di lingkungan Kemdiktisaintek bisa menerapkan PJJ bagi mahasiswa semester 5 ke atas dan pascasarjana.

Kebijakan ini merespon upaya pemerintah menekan angka konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah situasi geopolitik di Timur Tengah.

Unhas mengakomodir kedua edaran tersebut dengan penyesuaian hari kerja.

Pimpinan Fakultas, Sekolah, Unit Kerja dan Tenaga Kependidikan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) pada hari Senin sampai Kamis.

Sementara pimpinan Fakultas, Sekolah, Unit Kerja dan Tenaga Kependidikan bekerja dari rumah (WFH)  pada hari Jumat.

"Kebijakan ini mulai berlaku pekan depan," kata Wakil Rektor 1 Unhas Prof Muhammad Ruslin kepada Tribun-Timur.com saat dihubungi pada Jumat (10/4/2026) pagi.

Perkuliahan yang dilaksanakan secara daring, menggunakan platform Microsoft Teams.

Unhas telah berlangganan platform tersebut untuk kebutuhan mahasiswa.

Microsoft Teams bisa diakses melalui akun  Sistem Kelola Pembelajaran Versi-2 (SIKOLA 2.0) milik masing-masing mahasiswa.

"Di sikola itu sudah ada Microsoft Teams, jadi tidak perlu lagi beli zoom apa. Kita sudah ada semua. Software sudah ada, kami sudah langganan," jelasnya

Sementara itu mata kuliah atau kegiatan akademik yang memerlukan praktikum, laboratorium, studio, klinik, bengkel kerja, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain yang harus dilaksanakan secara tatap muka akan diatur oleh Fakultas atau Sekolah.

Aktivitas proses bimbingan, seminar dan penilaian tugas akhir mahasiswa seluruh jenjang pendidikan dilakukan secara daring menggunakan platform Sistem Pemantauan Tugas Akhir (SIPANTAU).

Khusus ujian akhir Skripsi, Tesis, Disertasi dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis secara luring dalam lingkungan kampus Unhas.

Unhas juga mengimbau gerakan efisiensi energi dengan pembatasan penggunaan kendaraan operasional atau kendaraan dinas yang tidak mendesak serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Kemudian meminta pengaturan penggunaan pendingin ruangan paling rendah pada suhu 25 celcius dan perangkat

listrik lainnya secara efisien.

Lalu optimalisasi penggunaan ruang belajar, ruang rapat, dan fasilitas perkantoran.

Serta optimalisasi platform digital untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan kegiatan administrasi lainnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Sultan Batara Andi Lukman menyebut penerapan PJJ harus disesuaikan dengan kemampuan kampus menyiapkan sarana digital.

Terkait kesiapan kampus swasta di Sulsel, Andi Lukman menyebut secara umum sudah mulai beradaptasi dengan sistem hybrid.

Hanya saja kebanyakan memang masih mengandalkan platform pertemuan seperti zoom meeting.

Sedangkan PJJ membutuhkan Learning Management System (LMS) yang matang, bukan hanya ruang pertemuan daring.

"Tergantung ya (kampusnya). Bagaimana ketika mau pembelajaran daring kan, biasa kita assessment dulu, bagaimana sistem berbasis LMS itu. Kalau penggunaan zoom itukan hanya media saya, tapi didalamnya sistem pembelajaran harus dipertanggungjawabkan dengan baik," kata Andi Lukman kepada Tribun-Timur.com saat dihubungi disela-sela pelatihannya pada Kamis (9/4/2026) siang.

Kampus swasta didorong lebih dulu beradaptasi dengan sistem pembelajaran hybrid.

Dengan menempatkan 50 persen proses belajar mengajar secara daring.

Jika secara hybrid sudah matang, maka dipersilahkan melangkah ke PJJ.

Dalam hal ini, PJJ dilaksanakan dengan kemampuan pengelolaan LMS yang juga memumpuni.

Kampus swasta yang sudah memiliki LMS dengan baik pun diperbolehkan menerapkan PJJ.

"Karena PJJ itu agak berat juga kalau tidak berkualitas (sistemnya)," kata Andi Lukman.

Dirinya menyebut kebijakan PJJ ini bersifat imbauan bagi kampus swasta.

Beberapa kampus swasta masih akan melaksanakan pembelajaran luring dahulu.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz