Dilema PMB: Dinamika Kuota PTN dan Realitas Ekonomi Keluarga

Siswa-siswi dari pelosok daerah yang secara intelektual mampu menembus ketatnya persaingan di PTN atau UIN, diprediksi akan terbentur pada realitas finansial.

Tanpa jaminan kuota KIP Kuliah yang memadai, akses mereka menuju pendidikan tinggi terancam terhenti tepat di pintu gerbang registrasi ulang.

Ketimpangan Ekosistem dan Nasib PTS Kecil

Kebijakan daya tampung PTN yang terus melebar melalui jalur mandiri secara perlahan menciptakan ketimpangan ekosistem bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Makassar dan sekitarnya.

Tantangan paling nyata dirasakan oleh PTS berskala kecil dan menengah yang selama ini menjadi tumpuan bagi masyarakat dengan biaya terjangkau.

Kampus-kampus kecil ini terancam kehilangan napas karena calon mahasiswa “tersedot” habis oleh sisa kuota PTN yang dibuka lebar.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa aturan distribusi yang sehat, maka keberlangsungan institusi swasta khususnya bagi PTS berskala kecil dan menengah di Sulsel diprediksi akan kian terhimpit.

Ketimpangan ini merupakan bentuk kerawanan sosial jangka panjang yang patut diwaspadai.

Kegagalan menampung lulusan SMA secara adil bukan hanya memicu lonjakan pengangguran usia muda (youth unemployment), melainkan juga menghambat tangga mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu di Sulawesi Selatan, bahkan berpotensi memicu terjadinya kerawanan sosial akibat banyaknya anak muda produktif yang kehilangan harapan akan masa depan pendidikan mereka karena tembok biaya yang terlalu tinggi.

Harapan kita tentunya, pendidikan tinggi tidak lagi menjadi menara gading yang hanya bisa dipanjat oleh segelintir kalangan beruntung, melainkan tetap menjadi jembatan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat, LLDIKTI Wilayah IX, dan para rektor di Makassar dan sekitarnya harus segera menata ulang distribusi kuota dan skema pembiayaan.

Kita tidak ingin melihat gedung-gedung kampus berdiri megah, namun di baliknya ada puluhan ribu anak muda Sulsel yang hanya bisa menatap nanar.

Sudah saatnya kebijakan pendidikan tinggi di wilayah ini dikembalikan pada khitahnya: mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang kasta ekonomi.(*)