Husniah Talenrang Kumpulkan Forkopimda hingga Tokoh Agama Deklarasi Gowa Damai

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi kepemudaan menggelar deklarasi damai menolak aksi demonstrasi anarkis.

Deklarasi berlangsung di Lapangan Sultan Hasanuddin, Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Senin (2/9/2025) petang

Deklarasi Damai diawali dengan pembacaan pernyataan sikap dari berbagai pihak 

Mulai, Toko Adat, Andi Bau Malik, Ketua MUI, KH Abubakar Paka, Perwakilan FKUB, Pendeta Sudarso

Tokoh Masyarakat, Baharuddin Mangka, Perwakilan Partai H. Rismawati Kadir Nyampa, Organisasi pemuda, (Ketua Mahasiswa Pancasila Kab Gowa), Indra Eka Susanto

Perwakilan Media, Muh Isra Dg Serang, perwakilan organisasi Masyaraka,  Askari Samad  dan perwakilan Ojek Online (Ojol) Iwan Tinri

Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menyampaikan ini digelar sebagai bentuk komitmen menjaga kekompakan dan kondusivitas daerah.

Tujuannya, membangun kebersamaan seluruh masyarakat untuk menjaga Gowa.

"Kita prihatin dengan yang terjadi di daerah lain, termasuk Makassar, tapi saya mengajak masyarakat agar tidak menyelesaikannya dengan cara anarkis,” tegas Husniah.

Baca juga: 10 Mahasiswa Luka-luka, 2 Warga Diamankan Polisi Usai Demo di DPRD Palopo

Menurut Husniah, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan  untuk menekan kesenjangan sosial  kerap jadi pemicu aksi protes. 

Ia meminta masyarakat bersama-sama menjaga keamanan, tanpa hanya bergantung aparat TNI-Polri.

“Yang bisa menjaga Gowa adalah masyarakatnya sendiri. Mari kita jaga kampung ini agar tidak terjadi penjarahan, perusakan, bahkan pembakaran seperti di daerah lain. Gowa ini kota bersejarah, warisan leluhur harus kita lestarikan,” ujarnya.

Ditanyai soal tunjangan DPR yang fantastis dan meresahkan masyarakat, Husniah menjawab hal tersebut kebijakan pusat.

"Persoalan DPR, persoalan gaji, tunjangan, DPR-RI, kami pemerintah daerah pastinya ini suatu isu nasional sangat meresahkan. Persoalan gaji akhirnya merambah kepada persoalan sosial, Kami tidak sangat harapkan itu terjadi," jawabnya

"Duduk bersama telah kami lakukan, Yang jelas kami ikut perintah dari pusat, ikut perintah Presiden. Jaga kondusivitas wilayah masing-masing dan pemerintah pusat pasti akan mempertimbangkan kembali terhadap rancangan undang-undang kenaikan gaji bagi anggota DPR-RI," sambungnya